LANGKAH Bupati Mandailing Natal (Madina) Bapak H. Saipullah Nasution menggelar seleksi terbuka untuk 13 posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau setingkat kepala dinas jelas patut kita beri tepuk tangan. Digelar di Medan pada awal pekan ini, proses pencarian para pejabat eselon dua ini membawa angin segar bagi birokrasi di Bumi Gordang Sambilan.
Apalagi, pesan yang disampaikan Pak Bupati sangat menyejukkan hati. Dia bilang jabatan bukanlah piala atau simbol status sosial yang bisa dipamerkan, melainkan murni sebuah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kita tentu sepakat dengan pemikiran beliau. Sehebat apapun visi dan misi seorang kepala daerah, semuanya hanya akan berakhir di atas kertas jika tidak didukung oleh pimpinan perangkat daerah yang cerdas, kompeten, dan punya kepekaan sosial tinggi.
Menghadapi target-target besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, Pemkab Madina memang butuh sosok pemikir sekaligus pekerja keras.
Janji Pak Bupati untuk memastikan panitia seleksi bekerja independen, adil, dan transparan, lengkap dengan tahapan uji kompetensi hingga psikotes, memberikan harapan bahwa lelang jabatan ini murni untuk mencari yang terbaik. Bukan sekadar formalitas bagi-bagi kursi.
Namun, di tengah pujian terhadap seleksi pejabat tingkat atas ini, ada satu hal yang masih mengganjal dan bikin kening kita berkerut. Publik belum lupa dan masih mencium aroma yang kurang sedap dari proses mutasi dan rotasi jabatan di level bawahnya, yakni di bawah eselon dua, yang baru saja dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Pertanyaan besarnya, mengapa ada kesan standar ganda dalam penataan birokrasi ini?
Jika untuk posisi kepala dinas, Pemkab Madina bisa menggelar karpet merah transparansi dengan seleksi berlapis yang ketat. Mengapa penempatan pejabat di bawahnya justru terasa tertutup dan diwarnai kasak-kusuk?
Santer terdengar selentingan di tengah masyarakat bahwa rotasi pejabat tingkat bawah kemarin tidak sepenuhnya berpatokan pada rekam jejak atau kompetensi, melainkan ada faktor kedekatan, bahkan kepentingan lain yang jauh dari semangat profesionalisme.
Sebuah rumah yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan atap yang mewah. Fondasinya juga harus kokoh. Para pejabat di bawah eselon dua inilah yang sehari-hari menjadi mesin penggerak birokrasi, yang berhadapan langsung dengan urusan teknis dan pelayanan warga.
Percuma saja jika nanti kita memiliki tiga belas kepala dinas hasil saringan terbaik, bermental baja, dan loyal pada rakyat. Akan tetapi, mereka harus bekerja dengan aparatur yang duduk di posisinya karena sekadar balas budi atau kedekatan personal. Roda pemerintahan dipastikan akan berjalan pincang karena tidak adanya sinkronisasi kualitas.
Kita sangat mendukung niat baik Bupati Saipullah untuk membersihkan dan menata ulang birokrasi Madina lewat seleksi terbuka ini. Sebab, ini warisan berharga untuk kemajuan daerah. Namun, kita juga mengkritisi dan mengingatkan agar semangat transparansi dan keadilan ini tidak hanya berlaku di etalase depan saja.
Pak Bupati perlu membuktikan bahwa aroma tak sedap pada mutasi jabatan level bawah kemarin hanyalah isapan jempol belaka, dengan cara memastikan kinerja mereka benar-benar dievaluasi secara objektif. Masyarakat Madina rindu melihat birokrasi yang melayani sepenuh hati, dari pucuk pimpinan tertinggi hingga ke staf paling bawah. (*)
Discussion about this post