ASAP rokok kretek mengepul tebal, berbaur dengan aroma kopi Robusta Mandailing yang baru saja diseduh. Lopo kopi di pusat kota Panyabungan sore itu, Kamis (9/7/2026), lumayan bising. Selesai meliput Rapat Paripurna DPRD Madina soal Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, empat wartawan sedang berkumpul di sudut meja kayu yang sudah usang.
“Pusing kali kepalaku nengok gaya Bupati Saipullah ini. Sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit curhat soal duit daerah habis. Macam emak-emak hilang dompet aja kulihat di setiap acara,” buka Poltak sambil memantik mancis ke ujung rokoknya, melempar senyum sinis ke arah teman-temannya.
Poltak memang dikenal wartawan media online yang suka menyindir. Baginya, semua kebijakan pemerintah adalah panggung teater. Dia selalu menanggapinya dengan tawa sinis dan bahasa slang Medan yang kental.
“Paten kali memang yang dibilang si Teguh Hasahatan dari Fraksi Amanah Perjuangan tadi! Anomali politik itu namanya! Harusnya rakyat yang ngeluh ke bupati, bukan bupati yang curhat ke rakyat sama ke awak-awak media ini soal dana TKD yang dipotong pusat atau dana rehabilitasi yang gagal cair,” sahut Ucok dengan nada tinggi, berapi-api sampai teh manis di depannya nyaris tumpah.
Mirip dengan Poltak, Ucok juga reporter lapangan yang vokal, kritis, dan berdarah panas. Dia benci melihat pejabat yang terlihat lemah atau tidak becus bekerja, dan selalu menuntut aksi nyata.
“Jangan asal ngegas aja kau, Cok. Kau dengar jugalah tadi pandangan si Zubaidah dari Fraksi Golkar. Jujur itu perlu di tengah krisis. Kapal kita ini memang lagi oleng gara-gara potongan pusat sama sisa turbulensi Covid-19 dulu. Golkar justru menilai kejujuran bupati itu sebagai bentuk kepedulian. Biar rakyat tahu juga kondisi riil kita macam mana,” balas Taing, jurnalis perempuan yang selalu berbicara berdasarkan data. Dia menyeimbangkan emosi teman-temannya dengan melihat dari dua sisi (cover both sides) dan bertindak rasional.
“Ah, jujur apanya, Taing? Kalau kapal oleng, ya cari cara biar stabil, bukan malah menangis di depan penumpang! Bikin pesimis rakyat aja narasi keluh-kesahnya itu. Sepakat aku sama si Teguh, mending Pemkab itu berhenti curhat. Bangunlah kolaborasi sama DPRD. Pergi klen sama-sama ke Ditjen Perimbangan Keuangan di Jakarta sana minta dana. Gitu baru betul kerja!” sambar Ucok lagi, urat lehernya mulai terlihat tegang tak mau kalah.
“Kalian berdua ini ribut aja urusan gaya komunikasi. Yang lebih penting sekarang itu nasib kawan-kawan PPPK. Ingat kata Zubaidah tadi. Walau kapal oleng, bupati tak boleh buang muatan. PPPK itu garda terdepan pelayanan. Nggak peduli macam mana hancurnya kontraksi APBD 2025 ini, hak dan posisi mereka wajib aman,” sela Togar dengan suara baritonnya yang berat, meletakkan cangkir kopi hitamnya perlahan ke piring tatakan.
Togar ini memang redaktur senior yang tenang, bijak, dan irit bicara. Kalau dia sudah bersuara, biasanya untuk menengahi perdebatan dan menarik benang merah menuju solusi konkret.
“Nah, itu dia masalahnya, Bang Togar! Target PAD (Pendapatan Asli Daerah) aja rendah kali dibuat Pemkab, kurang pede kurasa. Cemana pula mau bayar PPPK? Makanya Fraksi Amanah Perjuangan nyuruh rombak itu OPD. Ngapain urusan pembinaan UMKM diurus Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, sama Dinas Perindag sekaligus? Tumpang tindih kali kulihat! Bikin habis anggaran aja buat rapat-rapat,” tambah Poltak tertawa mengejek, sambil menggeleng-gelengkan kepala.
“Betul kata Poltak. Efisiensi lembaga yang belanja modalnya rendah itu mutlak. Tapi, jangan lupa, Golkar juga tadi ngasih jalan keluar yang masuk akal. Mereka sarankan digitalisasi sistem pemungutan pajak, perkuat basis data, dan manfaatkan aset daerah yang nganggur. Jadi, PAD bisa naik tanpa harus mencekik rakyat kecil,” jelas Taing, merangkum benang merah perdebatan siang itu dengan rapi.
“Ada satu lagi yang tak boleh lepas dari amatan kita,” ucap Togar menatap tajam ketiga juniornya secara bergantian.
“Soal perlindungan guru yang disorot Fraksi Amanah Perjuangan. Di tengah pusingnya Pemkab mikirin duit, jangan sampai mereka lupa bikin regulasi perlindungan tenaga pendidik. Jangan sampai guru-guru kita takut ngajar gara-gara gampang kena jerat hukum pas mendisiplinkan siswa. Kalau marwah pendidikan hancur, makin suramlah masa depan Madina ini. Duit bisa dicari, moral generasi susah dibeli.”
“Cocok! Kalau DPRD berani menyorot tajam, awak media juga harus berani nulis lurus. Pokoknya intinya, bupati kurangi curhat, perbanyak lobi pusat. Ayo klen habiskan kopi itu, kita ngetik berita dulu sebelum keburu malam, nanti diomeli redaktur pula kita!” tutup Poltak sambil tertawa lepas, membereskan buku catatan dan memasukkan pulpen ke saku kemejanya.
Angin sore Panyabungan berhembus masuk ke lopo, membawa semangat keempat jurnalis itu untuk segera menaikkan berita, menyuarakan kritik dan harapan dari balik kepulan asap kopi dan realita politik Mandailing Natal. (*)
Discussion about this post