Gubernur Sumut Bobby Nasution mengkritik ego sektoral pemerintah kabupaten/kota yang menelantarkan paviliun daerah di PRSU, di tengah perjuangan menembus kalender event nasional.
Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengkritik sikap ego sektoral sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang menelantarkan paviliun daerahnya dalam penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Teguran ini disampaikan Bobby saat Komisi VII DPR RI hadir memberikan dukungan agar ajang tahunan ini bisa menembus kalender event nasional Kementerian Pariwisata.
Menurut Bobby, ego kedaerahan yang masih sempit menjadi salah satu hambatan dalam mengoptimalkan promosi wisata dan ekonomi kreatif di Sumut. Dia menyayangkan adanya pemerintah daerah yang sudah difasilitasi bangunan paviliun di arena PRSU, tetapi terkesan abai dan tidak mengoperasikannya secara maksimal untuk mengenalkan potensi wilayah mereka kepada publik.
“Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat,” ujar Bobby saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di arena PRSU ke-50, Medan, Kamis (9/7/2026).
Bobby mengatakan kekayaan multietnis di Sumut seharusnya menjadi kekuatan kolektif, bukan justru berjalan sendiri-sendiri dengan ego birokrasi masing-masing. Berbeda dengan provinsi lain yang mungkin hanya menonjolkan satu kebudayaan dominan, Sumut memiliki modal keberagaman yang jauh lebih besar jika dikelola secara terintegrasi dan serius oleh seluruh kepala daerah.
“Di daerah lain mungkin hanya menampilkan satu jenis tarian, sedangkan di Sumatera Utara sedikitnya ada lima etnis yang ditampilkan melalui pakaian adat, kirab budaya, hingga tarian. Keberagaman ini menjadi potensi besar untuk memperkuat kebudayaan, sumber daya manusia, dan perekonomian,” kata Bobby.
Sementara Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan siap menjembatani koordinasi dengan kementerian terkait di pusat agar PRSU mendapat legalitas agenda nasional, asalkan komitmen internal daerah di Sumut dibenahi lewat rancangan induk (grand design) yang matang.
“Kedepan PRSU harus berkembang menjadi pusat pameran, perdagangan, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik pembeli maupun investor dari luar negeri. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak karena tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri,” tutur Evita.
Sementara dari sisi operasional, Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Very Indrawan memaparkan PRSU tahun ini mencatatkan kemandirian yang baik karena digelar murni lewat skema kemitraan tanpa menyedot dana APBD.
Hingga hari keenam, perputaran uang di dalam area pameran tercatat melampaui Rp511 juta dari total 25.447 pengunjung.
Reporter: Sir
Discussion about this post