Bupati Madina H. Saipullah Nasution blak-blakan menyebut kondisi keuangan daerah sedang oleng akibat beban anggaran PPPK 2026 dan minimnya bantuan pusat pasca-bencana.
Panyabungan, StartNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution blak-blakan menyebut kondisi keuangan pemerintah daerah sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja akibat lonjakan beban anggaran tahun 2026. Lonjakan ini dipicu oleh penyesuaian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu yang menguras kas daerah, di tengah situasi pasca-bencana yang belum mendapat kucuran bantuan dari pemerintah pusat.
Saipullah menyampaikan pernyataan itu saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Madina di ruang kerjanya, Selasa (7/7/2026).
Menurut Saipullah, besarnya alokasi dana untuk mengakomodasi pengangkatan PPPK pada tahun ini membuat ruang fiskal daerah menjadi sempit. Sementara dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga kini belum juga kembali ke kas daerah.
“Kondisi keuangan daerah saat ini tidak baik-baik saja. Sementara kita baru saja menghadapi bencana yang membutuhkan penanganan serius,” ujar Saipullah di hadapan pengurus PWI.
Krisis anggaran ini berdampak pada terhambatnya sejumlah program strategis dan pembenahan infrastruktur di Madina.
Saipullah mencontohkan rencana pembangunan sekolah rakyat yang hingga kini masih terkendala pengadaan lahan. Juga belum adanya kepastian perbaikan Jalan Lintas Sumatera ruas Jembatan Merah – Batangnatal – Simpang Gambir yang berstatus jalan provinsi.
Dia mengaku sudah berulang kali menyurati Gubernur Sumatera Utara terkait akses vital yang rusak tersebut, tetapi belum membuahkan hasil.
Menyikapi keterbatasan APBD tersebut, Saipullah mengatakan pihaknya kini agresif mencari alternatif pendanaan dan optimalisasi aset. Untuk sektor ekonomi, pihaknya tengah mempercepat perizinan empat titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) dan Batangnatal dengan menggandeng pihak ketiga yang siap menyokong pengurusan AMDAL.
Selain itu, Pemkab Madina juga meluncurkan strategi penyelamatan aset daerah yang terbengkalai dengan rencana alih fungsi bangunan lama RSUD Panyabungan. Fasilitas ini nantinya disulap menjadi pusat rehabilitasi narkoba menyusul maraknya peredaran gelap yang mulai menyasar anak-anak, sekaligus ruang kantor BUMD dan area komersial yang disewakan demi mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan begitu, aset daerah bisa lebih produktif sekaligus membantu penanganan masalah sosial,” kata Saipullah.
Di sisi lain, bupati mengapresiasi pers sebagai mitra untuk menjembatani transparansi kondisi daerah yang sedang sulit ini kepada publik.
Merespons hal itu, Ketua PWI Madina Zamharir Rangkuti berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat, termasuk mengusulkan program literasi media bagi pelajar di Madina.
Reporter: Sir
Discussion about this post