Polri memangkas alur birokrasi layanan SKCK lewat sistem terintegrasi digital dan ditargetkan cetak mandiri dimana saja mulai 2027.
Jakarta, StartNews – Polri berupaya menghapus celah pungutan liar (pungli) dan kerumitan birokrasi dengan mempercepat digitalisasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada Rabu (23/9/2026), Polri menargetkan pemohon dapat mencetak dokumen SKCK secara mandiri di lokasi manapun mulai tahun 2027.
Sistem baru berbasis aplikasi ini dirancang khusus untuk memutus jalur tatap muka secara langsung antara pemohon dan petugas di kantor polisi. Konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini sudah memasuki tahap uji coba awal dengan memanfaatkan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di wilayah Jakarta.
Direktur Keamanan Khusus (Dirkamsus) Baintelkam Polri Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko mengatakan inti dari pembaharuan sistem ini adalah transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat tanpa perlu mendatangi kantor kepolisian.
“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa dimana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” ujar Antonius.
Inovasi digital ini memadukan ekosistem data Polri dalam super app yang terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, hingga BPJS. Integrasi data berskala nasional itu dikembangkan secara bertahap guna memastikan infrastruktur dan jaringan teknis benar-benar siap sebelum diluncurkan serentak pada tahun 2027.
Dukungan terhadap transformasi digital ini juga datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menilai langkah Polri sebagai terobosan penting dalam menyederhanakan layanan dasar publik.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menyatakan kesiapan teknologi pemerintah sudah memadai untuk mendukung penggabungan sistem ini. Kunci utamanya terletak pada sinergi antar-instansi.
“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” tegas Ismail.
Proses penguatan tata kelola ini juga berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Ketenagakerjaan. Seluruh instansi menandatangani deklarasi joint commitment guna menjamin keberlanjutan layanan SKCK terintegrasi menuju terwujudnya integrasi pelayanan publik nasional Indonesia Emas 2045.
Reporter: Sir
Discussion about this post