Medan, StArtNews – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Medan belum maksimal dalam mengelola asrama di luar musim haji seperti kegiatan masyarakat, pemerintah daerah maupun swasta.
Marwan mengatakan hal itu disebabkan minimnya pengalaman petugas di UPT tersebut dalam memberikan pelayanan di luar kegiatan haji. Itu sebabnya, dia mengusulkan agar petugas-petugas di UPT Asrama Haji Medan diberikan pembekalan.
Caranya, menurut politisi PKB ini, bisa melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta yang sudah berpengalaman mengelola asrama haji di luar kegiatan haji dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
“Sebetulnya jika pengelolaan asrama haji bagus, ini bisa menjadi daya tarik sendiri, karena bangunan dan lahan yang ada sudah cukup luas,” kata Marwan Dasopang saat pertemuan Panja Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara dan Kepala UPT Asrama Haji Medan, di Medan, Sumut, Rabu (26/5/2021).
Menurut dia, ada beberapa faktor dalam menarik minat untuk melakukan kegiatan pribadi. Satunya di antaranya pemeliharaan gedung tersebut membutuhkan biaya yang besar.
“Walaupun sudah ditopang oleh APBN yang masuk DIPA, itu pun tidak cukup untuk melakukan pemeliharaan lahan dan bangunan sebesar ini,” tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Sumut II ini.
Dalam waktu dekat, Marwan mengatakan pihaknya akan segera mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga asrama haji bisa dikelola dengan maksimal.
“Kita akan cari solusi perangkat-perangkat peraturan yang mendukung untuk itu. Kalau ada hambatan, kita cari revisi peraturan atau menyangkut undang-undang kalau itu pilihannya. Kalau tidak bisa, katakan Kepala UPT akan membuat divisi profesional untuk kita didik, bisa juga kita rekrut tenaga baru yang setara kemampuanya untuk mengelola hotel,” pungkasnya.
Reporter: Sir
