Tapsel, StartNews – Serapan anggaran Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) hingga Agustus 2024 baru mencapai 46,74 persen atau sekitar Rp800.450.000.000 dari Rp1.712.620.000.000 rencana belanja daerah. Artinya, masih ada sisa 53,26 persen atau Rp912.170.000.000 lagi anggaran yang harus dibelanjakan selama empat bulan kedepan atau sampai akhir Desember 2024.
Demikian data yang dihimpun dari website resmi Kementerian Keuangan RI pada Selasa (17/9/2024). Sayangnya, belum ada pihak Pemkab Tapsel yang dapat dihubungi terkait hal tersebut.
Dari kondisi ini, diperkirakan APBD Tapsel Tahun Anggaran 2024 akan mengalami penggembungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ratusan miliar rupiah sebagaimana terjadi pada tahun 2021, 2022, dan 2023.
Sebelumya, hal ini sudah terkuak dalam diskusi pengayaan visi dan misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Jafar Syahbuddin Ritonga (BAGUSI), yang diadakan Perhimpunan Purnabakti Aparatur Sipil Negara (PPASN) Pemkab Tapsel, Selasa (10/9/2024).
Ketua PPASN Pemkab Tapsel Marasaud Harahap terkejut mengetahui kondisi pengelolaan keuangan daerah yang memprihatinkan di empat tahun kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu. Ternyata tidak juga makin membaik.
Bengkaknya SiLPA atau dana menganggur/idle yang diperkirakan terjadi tahun ini seolah mengulang kejadian yang sama pada tiga tahun terakhir.
“Padahal, kondisi seperti ini tidak pernah terjadi semasa pengabdian kami bersama Pak Syahrul,” kata Marasaud sembari mempertanyakan keseriusan bupati selaku penanggung jawab penggunaan APBD dan peran sekretaris daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Tapsel Rocky Gultom dan anggota Fraksi Golkar Rawi Ritonga yang hadir di diskusi itu membenarkan terjadinya perlambatan eksekusi program yang sudah tertuang dalam APBD Tapsel 2024. Terutama pada belanja modal yang sampai Juni 2024 (semester I) baru terserap Rp10,95 miliar atau 3,93 persen dari Rp278,48 miliar total rencana belanja modal.
Seperti belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Dalam satu tahun, anggaran direncanakan sebesar Rp198.116.678.705 atau Rp198, 11 miliar. Sementara sudah enam bulan berlalu, baru terpakai Rp4.628.358.455 atau Rp4,62 miliar.
Belanja gedung dan bangunan direncanakan Rp48.516.991.150 atau Rp48,5 miliar. Hingga Juni 2024, anggaran yang dipakai baru Rp4.628.358.455 atau Rp4,6 miliar. Belanja peralatan dan mesin direncanakan Rp31.849.296.909 atau Rp31,8 miliar. Sudah enam bulan berlalu, anggaran yang digunakan baru Rp1.474.605.536 atau Rp1,4 miliar.
Sehingga dari Rp278.482.966.764 atau Rp278,4 miliar rencana belanja modal pada tahun 2024, sampai satu semester tahun anggaran berjalan, penggunaannya atau serapannya baru Rp10.955.512.192 atau Rp10,9 miiar.
“Hal ini sesuai dengan Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Bupati Dolly Pasaribu ke DPRD Tapsel melalui suratnya tertanggal 15 Juli 2024. Pada akhir laporan tersebut, bupati sudah memperkirakan (prognosis) akan terjadi SiLPA sebesar Rp183 miliar lebih,” jelas Rocky.
Adapun rincian rencana belanja daerah 2024 sebesar Rp1,7 triliun terdiri dari Belanja Pegawai Rp575,8 miliar, Belanja Barang Rp519,5 miliar, Belanja Hibah Rp78,3 miliar, Belanja Sosial Rp3,4 miliar, Belanja Modal Rp278,4 miliar, Belanja Tak Terduga Rp3 miliar, dan Belanja Transfer Rp253,9 miliar.
Syahrul M. Pasaribu, mantan Bupati Tapsel dua periode sekaligus Ketua Dewan Pembina PPASN Tapsel yang hadir di diskusi itu, menyatakan prihatin atas pengelolaan APBD tahun 2024 yang berjalan lambat. Paling menyedihkan lagi, kata dia, konfigurasi atau struktur APBD 2024 kurang mencerminkan pro-rakyat.
Contohnya belanja modal 2024 yang digunakan untuk kepentingan rakyat, jumlahnya hanya sebesar Rp278,48 miliar atau 16,4 persen dari Rp1,7 triliun rencana belanja daerah yang perealisasiannya juga lambat. Sementara realisasi belanja modal 2021 sebesar Rp236,9 miliar atau 18,26 persen dari Rp1,29 triliun realisasi belanja daerah.
Tahun 2022 realisasi belanja modal Rp305,8 miliar atau 21,07 persen dari Rp1,45 triliun realisasi belanja daerah. Tahun 2023 realisasi belanja modal sebesar Rp501,3 miliar atau 27,54 persen dari Rp1,82 triliun realisasi belanja daerah.
Kalau begini kondisinya, Syahrul yang juga Sekretaris Wantim Golkar Sumut itu mengatakan pembangunan infrastruktur akan tetap melambat. “Akibatnya SiLPA akan terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, mencapai ratusan miliar rupiah,” ujarnya.
Menurut Syahrul, Pemkab Tapsel punya anggaran yang lumayan cukup, tetapi tidak dipergunakan untuk akselerasi pembangunan. Akibatnya, terjadi perlambatan pembangunan di tiga tahun terakhir, uang daerah menjadi SiLPA atau ‘mengendap’ di bank.
Padahal, jika anggaran itu dipergunakan, kata dia, banyak jalan rusak yang bisa diperbaiki. Pembangunan terwujud di berbagai kecamatan, perputaran ekonomi meningkat, dan tentu berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Syahrul mengatakan SiLPA atau uang Pemkab Tapsel yang ‘menganggur’ di bank pada tahun 2021 mencapai Rp247 miliar. Tahun 2022 lebih banyak lagi, Rp345 miliar. Tahun 2023 sebesar Rp115 miliar, dan tahun 2024 diperkirakan Rp183 miliar.
Dari laporan semester pertama bupati ke DPRD Tapsel sebagaimana disampaikan Rocky dan Rawi sebelumnya, Syahrul mengaku miris melihat serapan anggaran belanja modal. Sebab, penggunaan anggaran tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Syahrul juga berharap di sisa waktu empat bulan terakhir, Pemkab Tapsel dapat memacu pelaksanaan program pembangunan yang ada di APBD. Terutama belanja modal yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat seperti jalan, termasuk jalan usaha tani, jembatan, irigasi dan jaringan, dengan catatan tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku.
Reporter: Lily Lubis
