Jakarta, StartNews Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah memperhatikan dampak kenaikan biaya haji tahun 2023 pada masyarakat. Dia menilai kenaikan biaya haji ini akan berdampak pada gagalnya jamaah berangkat akibat ketidakmampuan dalam melunasi usulan kenaikan biaya haji.
“Pemerintah harus mendengarkan. Kita pasti malu kalau jamaah gagal berangkat tahun ini, karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jamaah ini jangan gagal berangkat, karena tidak mampu melunasi (biaya haji 2023),” kata Marwan dalam keterangan persnya, Senin (13/2/2023).
Marwan juga meminta kepala BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membuka secara jujur kondisi keuangan haji saat ini. “Kalau kita pakai untuk subsidi masih aman tidak tahun depan. Kalau aman mari kita pakai,” katanya.
Meski demikian, Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR itu juga menyatakan pihaknya tetap mewanti-wanti agar keuangan BPKH tidak kolaps. Apalagi, Marwan tidak setuju bila sampai subsidi yang dipakai harus menggunakan dana jamaah lain pada tahun yang akan datang.
“Percayalah, Pak, jamaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolaps, ya jangan, itu hak orang lain yang akan datang. Tapi, sepanjang bisa kita pakai dan aman tahun depan, jangan ditakut-takuti. Tiba-tiba besok kolaps itu, bukan (seperti itu),” terang Marwan.
Marwan menambahkan, pihaknya menjamin akan menopang BPKH pada masa-masa yang akan datang. Terutama dalam hal memberikan instrumen undang-undang agar BPKH mendapat keluasan dalam menggandakan dana.
Lebih lanjut Marwan meminta agar pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas bernegosiasi. “Umpamanya begini, kalau (Arab Saudi) tidak turunkanmasyair, kami (Indonesia) tidak turunkan jamaah haji. Sangat mungkin dan dia (Arab Saudi) takut jamaah Indonesia tidak berangkat haji, karena prinsip dia sudah bisnis. Bisnis itu darimana? Dari Indonesia,” tuturnya.
Reporter: Rls
Discussion about this post