Wabup Atika: Pemkab Madina Sambut Baik RUU HKPD

Medan, StartNews Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) menyambut baik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

RUU ini kita harapkan menjadi jembatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, sehingga cita-cita pembangunan bisa tercapai, kata Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution usai beraudiensi dengan Komisi XI DPR-RI di Medan, Sumatera Utara, Senin (15/11/2021).

Komisi XI DPR berjunjung ke Sumatera Utara untuk mendapat masukan dari pemerintah daerah terkait RUU HKPD.

Atika menyebutkan ada beberapa poin yang menjadi perhatiannya terkait RUU HKPD tersebut. Pertama, pemeliharaan jalan provinsi dan nasional yang bukan bagian dari tanggung jawab Pemkab. Kondisi jalan saat ini adalah alarm alami bagi pemerintah, katanya.

Menurut dia, jalan yang bagus merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik terhadap publik. Untuk itu, Pemkab Madina meminta dana bagi hasil (DBH) sawit lebih diprioritaskan untuk perbaikan jalan di wilayah penghasil sawit.

Salah satu faktor rusaknya jalan adalah aktivitas pengangkutan hasil turunan sawit, katanya.

Kedua, kata Atika, RUU HKPD perlu merevisi korelasi pencapaian dan kewenangan yang bersinggungan langsung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Ketiga, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkab Madina pada tahun 2021-2022 fluktuatif akibat pandemi Covid-19.

Kemudian, kapasitas fiskal Madina hanya 26,85 persen untuk pembangunan dari PAD. Termasuk kategori rendah. Meski kabupaten di Sumatera Utara masih tergolong rendah, tapi ada beberapa kota yang masuk kategori tinggi. Kesenjangan ini bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah dan cenderung menghambat kemandirian fiskal, papar Atika.

Pemkab Madina berharap adanya HKPD ini bisa memberikan angin segar dalam penerimaan dan pengelolaan anggaran, sehingga visi-misi pemerintah daerah tidak terhambat.

Saya yakin setiap pemerintah berkeinginan menyejahterakan rakyatnya. Pun dengan Pemkab Madina, pungkas Atika.

Reporter: Sir