Panyabungan, StartNews Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) Zubaidah Nasution mendorong pimpinan DPRD Madina memfasilitas pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membuka tabir yang menyebabkan kekisruhan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kabupaten ini.
Saya berharap Pansus PPPK dapat difasilitasi oleh pimpinn DPRD Madina. Pembentukannya jangan ditunda-tunda lagi, karena permasalahan PPPK ini terindikasi tidak hanya menimpa guru-guru, tetapi juga dinas yang lain, kata Zubaidah kepada StartNews, Kamis (18/1/2024).
Terlepas dari masalah pelanggaran hukum dalam proses rekrutmen PPPK, Zubaidah menilai masih banyak yang harus diperiksa di Tim Panselda, mengingat banyak kesalahan seperti maladministrasi yang ditemukan dalam proses seleksi PPPK di Madina
Masih banyak yang harus dibenahi dan diperiksa dari Tim Panselda. Ini semua boleh dibilang tidak lepas dari perbuatan dan kecerobohan Tim Panselda dalam pemberkasan sewaktu pendaftaran untuk mengikuti ujian PPPK, paparnya.
Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Madina itu juga menyarankan agar Pemkab Madina terus berbenah sesuai dengan tagline yang selama ini didengung-dengungkan: Madina bersyukur, Madina berbenah.
Sebab, menurut dia, kekisruhan yang terjadi belakangan ini menjadi bukti ketidakmampuan pejabat yang berwewenang dalam perekrutan pegawai PPPK.
Kini saatnya menempatkan seseorang pada bidang dan keahliannya agar dia mampu bekerja secara profesional, tutur sarjana komunikasi jebolan IISIP (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jakarta ini.
Zubaidah juga mengapresiasi langkah Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi yang menugaskan Sekda Alamulhaq untuk mengoordinasikan pembatalan SKTT dengan kementerian terkait di Jakarta.
Semoga saja benar surat tugas dari bupati untuk Sekda untuk membatalkan nilai SKTT dan kembali ke nilai CAT murni, katanya.
Dia mengatakan kekisruhan yang terjadi dan pengambilan keputusan yang berlarut-larut sudah menyita waktu dan pikiran banyak orang. Sementara pada lain sisi, kata dia, masih banyak persoalan penting lainnya yang harus ditangani Pemkab Madina.
Walaupun terlalu lama mengambil tindakan, kami tetap menyambut baik keputusan bupati. Semoga benar-benar membatalkan nilai SKTT, pungkasnya.
Reporter: Sir
Discussion about this post