Medan, StartNews – Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata pemberian makan kepada anak sekolah, tapi harus dipandang juga sebagai peluang ekonomi masyarakat.
“Ketika program ini berjalan, banyak kebutuhan pokok yang diperlukan seperti sayur, telur, susu, dan beras,” kata Atika usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah se-Sumatera Utara (Sumut) tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Makan Bergizi Gratis di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Medan, Kamis (19/6/2025).
Penandatanganan MoU oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota ini disaksikan oleh Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wagubsu H. Surya.
Atika menambahkan, Pemkab Madina telah menyediakan lahan untuk SPPG sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program tersebut. “Pemkab Madina berkontribusi aktif, termasuk penyediaan lahan pembangunan SPPG yang tersebar di 13 lokasi,” katanya.
Atika berharap masyarakat Madina ambil bagian dalam pelaksanaan program ini, sehingga semua kebutuhan pokok bisa disuplai secara mandiri.
“Kami berharap MBG di Madina dapat atensi yang baik, karena pemerintah daerah selalu mendukung program peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program MBG merupakan investasi terbesar pemerintah Republik Indonesia dalam sektor peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi masa depan menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Kami ingin anak-anak Indonesia gizinya terpenuhi, tapi dalam rentang yang sama timbul lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi berjalan,” kata lulusan IPB ini.
Dia menerangkan, sampai hari ini telah beroperasi 1.805 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi dengan cakupan 5,1 juta orang. Jumlah ini masih jauh dari target akhir tahun, yakni 82,9 jiwa bisa menikmati program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
Gubsu Bobby menegaskan pemerintah daerah di provinsi ini berkomitmen menyukseskan MBG. Sebab, ketika program ini berjalan, yang menerima manfaat secara langsung adalah masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, kata Bobby, pemkab dan pemkot se-Sumut akan menyediakan tiga bidang tanah dengan luas lahan minimal 800 m². “Ada 153 lokasi dari berbagai kabupaten kota, belum semua, ada yang belum tiga bidang, tapi ada yang sudah,” katanya.
Lebih lanjut, Bobby menilai anggaran pengoperasian MBG di Sumut akan menimbulkan multiplayer effect yang menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Dia menghitung tak kurang dari 11 triliun APBN akan dikucurkan ke provinsi ini.
Reporter: Rls
