Panyabungan, StartNews Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Madina Eli Mahrani mengatakan ada sepuluh desa binaan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Lokasi desa binaan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Madina Nomor 411.4/0135/K/2023.
Eli Mahrani menyampaikan hal itu pada acara supervisi desa/kelurahan pelaksanaan program PKK di Aula Hotel Rindang, Kecamatan Panyabungan, Madina, Sumut, Rabu (25/1/2023).
Acara itu juga dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Asisten I Setdakab Madina Sahnan Pasaribu, Kadis PMD Madina Mainul, Ketua Bidang II TP PKK Madina Asmawati Alamulhaq Daulay, dan tim supervisi TP PKK Provinsi Sumut.
Sepuluh desa binaan tersebut, di antaranya Desa Sidomakmur di Kecamatan Sinunukan kategori tertib administrasi PKK, Desa Roburan Dolok di Kecamatan Panyabungan Selatan kategori pola asuh anak dan remaja, Desa Sikara-kara di Kecamatan Natal kategori UP2K PKK.
Selain itu, Desa Hutatinggi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi kategori hatinya PKK, Kecamatan Nagajuang kategori Iva Test, Desa Hutapadang di Kecamatan Pakantan kategori Posyandu, Desa Aek Marian di Kecamatan Lembah Sorik Marapi kategori kesatuan gerak PKK KB kesehatan, Desa Hutabargot Dolok di Kecamatan Hutabargot kategori PHBS.
Selanjutnya, Desa Tombang Bustak di Kecamatan Kotanopan kategori lingkungan bersih dan sehat, serta Desa Bange Nauli di Kecamatan Bukitmalintang dan Desa Simangambat di Kecamatan Tambangan kategori Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (PTP2WKSS).
“Semoga tim supervisi kiranya dapat memberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga menjadi motivasi bagi masyarakat untuk membuat lebih baik lagi pada masa yang akan datang,” kata Eli.
Sementara Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mengatakan PKK layak menjadi dinas tersendiri. “Saya tidak asal sebut. Kenapa harus seperti dinas, karena sumber daya manusianya salah satu pilarnya Sepuluh Program PKK,” kata Atika.
Visi-misi Kabupaten Madina, kata Atika, membangun infrastruktur dan sumber daya manusia. PKK menjadi sumber daya manusia. Pemkab Madina akan menjadikan sepuluh program PKK sebagai sandaran kokoh di Kabupaten Madina.
Tahun 2022, Kabupaten Madina masuk nominasi tertib administrasi. Atika ingin sepuluh nominasi dimasukkan pada tahun 2023. Dia meminta dukungan dan binaan dari tim supervisi Provinsi Sumut.
“Kami serius membina ini, kepala OPD, asisten, dan camat menjadi koordinator untuk proaktif. Bagaimana kriterianya kita lihat sudah teraplikasikan belum. Jika sudah, seberapa jauh dan jika belum kapan kita mulai,” lanjutnya.
Reporter: IRP
Discussion about this post