Pemprov Sumut meluncurkan Business Registration System (BRS) SDGs, sebuah inovasi digital pertama di Indonesia untuk mengintegrasikan sektor usaha ke dalam pembangunan berkelanjutan.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meluncurkan Business Registration System (BRS) SDGs sebagai sistem pendaftaran bisnis digital pertama di Indonesia yang mengintegrasikan peran dunia usaha ke dalam target pembangunan berkelanjutan.
Peluncuran inovasi itu dilakukan oleh Pj. Sekda Provinsi Sumut Sulaiman Harahap di tengah agenda konsultasi publik penyusunan Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2026–2030 di Hotel Adimulia, Medan, Senin (6/4/2026).
Peluncuran BRS itu menandai komitmen Sumut dalam memperkuat kemitraan dengan sektor swasta untuk mencapai target global secara terukur.
Sulaiman Harahap mengatakan dokumen RAD SDGs yang tengah disusun bukan sekadar formalitas administratif, melainkan panduan komprehensif yang berbasis pada data valid dan kebijakan berbasis bukti sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022.
“Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip no one left behind,” ujar Sulaiman.
Selain peluncuran sistem digital, Pemprov Sumut juga memperkenalkan inisiatif build forward better. Pendekatan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan infrastruktur dan mitigasi risiko bencana agar Sumut tumbuh menjadi wilayah yang lebih tangguh dan berkelanjutan pada masa depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah menambahkan, keberadaan BRS merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem tersebut, dengan target pengembangan mencapai 500 UMKM pada tahun 2026.
“SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD,” tegas Dikky.
Sejalan dengan optimisme tersebut, Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, mengapresiasi terobosan yang dilakukan Sumut. Menurut dia, sistem pendaftaran bisnis SDGs yang dipelopori Sumut berpotensi diadopsi sebagai model percontohan bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Reporter: Sir
Discussion about this post