Panyabungan, StartNews – Fraksi Partai Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) menyoroti masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di kabupaten ini. Fraksi partai berlambang pohon beringin ini memintah pemerintah daerah lebih serius memperhatikan pemberdayaan perempuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Madina tahun 2025-2045.
“Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah untuk serius dan memperhatikan pemberdayaan perempuan,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Zubaidah Nasution saat menyampaikan kata akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Madina tahun 2025-2045, Senin (2/12/2024).
Menurut Fraksi Partai Golkar, kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa sekat gender.
Dalam rancangan RPJPD Madina 2025-2045, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Madina tahun 2019-2022 masih di bawah 100. Fraksi Partai Golkar menilai kondisi itu menunjukkan pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Masnusia) perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki laki.
“Dari desa sampai perkotaan, perempuan jangan hanya dijadikan penyemarak dalam kegiatan seremonial saja,” kata ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Madina ini.
Zubaidah menegaskan, fraksinya meminta agar setiap kebijakan pembangunan selalu menyediakan peluang pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk perempuan. Selain itu, menyediakan program pengembangan keterampilan dan peningkatan kemampuan inovatif agar dapat memperkuat sumber daya perempuan dalam merespon perubahan teknologi dan tuntutan pasar global.
“Belakangan ini kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelecehan, tindakan tidak senonoh sampai pemerkosaan mewarnai pemberitaan daerah. Ini menunjukkan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Untuk itu, diperlukan peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban,” paparnya.
Dalam pembahasan Rancangan RPJPD Madina 2025-2045, pemerintah menyampaikan dari tahun ke tahun penduduk Kabupaten Madina sampai tahun 2045 didominasi kaum perempuan. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun 2025-2045 ditargetkan hanya 17 persen.
“Kami minta perhatian pemerintah, pada masa Indonesia Emas Tahun 2045 nanti, masyarakat Madina yang diperkirakan penduduknya didominasi perempuan harus lebih sejahtera,” kata alumni Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta ini.
Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada peningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, bahkan dalam pengambil kebijakan dalam pemerintahan. “Ingat, yang melahirkan setiap bayi di muka bumi ini adalah perempuan,” tegasnya.
Itu sebanya, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah mewujudkan peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender di Mandailing Natal.
Reporter: Sir
