Kabupaten Madina mencatat rekor tertinggi kasus anak putus sekolah di Sumut. Merespons krisis ini, Bupati Madina Saipullah Nasution membangun Sekolah Rakyat gratis dan menginstruksikan pendataan secara menyeluruh.
Panyabungan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) segera membangun Sekolah Rakyat gratis di kawasan Sipalangka, Kecamatan Lembah Sorik Marapi (LSM), guna merespons krisis 1.370 anak tingkat SD dan SMP yang terpaksa putus sekolah.
Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengungkapkan hal itu saat memberikan instruksi kepada seluruh camat dan kepala desa di wilayah Panyabungan Selatan, Jumat (4/9/2026).
Berdasarkan data terakhir Dinas Pendidikan setempat, Madina saat ini menempati posisi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara untuk kasus anak putus sekolah. Menghadapi kondisi darurat itu, Saipullah menjadikan proyek Sekolah Rakyat sebagai intervensi pemerintah daerah agar anak-anak dari keluarga rentan ekonomi dapat kembali mengakses pendidikan.
Dia mewajibkan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desa untuk segera terjun ke lapangan guna mendata anak-anak yang kehilangan hak belajarnya.
“Sekolah ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menerima pendidikan yang layak secara gratis,” tegas Saipullah saat melaksanakan agenda Safari Jumat di Masjid Babul Falah, Desa Kayulaut.
Menurut dia, pendataan akurat yang dilakukan aparat desa penting agar ribuan siswa yang putus sekolah ini bisa segera kembali belajar dan pada masa depan memiliki bekal cukup untuk memasuki dunia kerja.
Instruksi itu merespons temuan Kepala Dinas Pendidikan Madina dr. Faisal Situmorang, yang sejak bulan lalu telah menerjunkan tim khusus untuk memetakan akar masalah krisis putus sekolah tersebut—mulai dari kendala ekonomi hingga masalah administrasi dokumen orang tua.
Selain memastikan jaminan pendidikan gratis, Saipullah juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, telah beroperasi 32 titik dapur yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Madina. Pengawasan berlapis dinilai penting demi menjamin kualitas dan higienitas asupan yang disajikan kepada pelajar.
Pada kesempatan yang sama, bupati juga mengevaluasi proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dia menyoroti penentuan titik lokasi sejumlah koperasi yang terbukti tidak strategis akibat minimnya pelibatan dan koordinasi dengan pemerintah daerah sejak awal perencanaan pembangunan.
Reporter: Sir
Discussion about this post