Panyabungan, StartNews – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendesak DPRD setempat agar segera membongkar sindikat penyedia jasa internet (ISP) ilegal yang kian marak beroperasi. Praktik ini dinilai merugikan daerah karena tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua PC PMII Madina Abdurrahman Hasibuan mengungkapkan, layanan internet berbentuk WiFi ilegal tersebut telah merambah ke hampir 23 kecamatan di wilayah Madina.
Menurut Rahman, meski keberadaan internet murah membantu masyarakat, tetapi operasional tanpa izin resmi berpotensi merugikan negara dan mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
“Para pengusaha ini bebas beroperasi tanpa memikirkan efek jangka panjang. Jika tidak sesuai aturan, negara jelas dirugikan,” ujar Rahman di Panyabungan.
Dia menekankan pentingnya legalitas agar pemerintah daerah bisa memungut retribusi, salah satunya terkait penggunaan ruas jalan kabupaten untuk instalasi kabel jaringan.
Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya dilakukan Komisi III DPRD Madina bersama PT Azkyal Network Madina, PMII meminta agar langkah tersebut ditingkatkan menjadi Rapat Lintas Komisi (RLK).
“RDP harus berlanjut ke tinjauan lapangan dan RLK dengan memanggil seluruh instansi serta perusahaan terkait. Kami mendukung transparansi data untuk membuka siapa saja pengusaha yang tidak mengantongi izin,” tegasnya.
PMII berharap penertiban ini menjadi momentum bagi Pemkab Madina untuk mengoptimalkan sektor telekomunikasi sebagai sumber PAD baru.
“Jika semua sesuai regulasi, PAD akan bertambah. Dengan begitu, pembangunan di daerah bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” tutur Rahman.
Reporter: Agus Hasibuan
Discussion about this post