Medan, StartNews Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong percepatan penyesuaian pengelolaan hutan dengan peraturan yang baru. Sehingga, tidak terjadi kesalahan pengelolaan agar kelestarian hutan di Sumut terjaga.
Kehutanan salah satu sektor yang disesuaikan usai terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian diikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
Ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyesuaian Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kemudian Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial.
Penyesuaian ini harus secepatnya kita lakukan karena banyak perubahan pengelolaan hutan setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Mudah-mudahan dengan cepatnya penyesuaian ini masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan di Sumut bisa terselesaikan, kata Pj. Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Afifi Lubis usai membuka Rapat Sinkronisasi Pengelolaan Hutan Sumut di Madani Hotel Medan, Selasa (28/9/2021).
Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumut disebutkan, luas kawasan hutan yaitu 3.010.160,89 hektare, itu berarti sekitar 41% daratan Sumut. Luasnya kawasan hutan Sumut juga menimbulkan masalah yang tidak sedikit dari illegal logging hingga kebakaran hutan.
Itu sebabnya, menurut Afifi, butuh komiten dan keseriusan yang tinggi dalam menyikapi pengelolaan hutan di Sumut.
Masalah kehutanan kita tidak sedikit dan mungkin beberapa masalahnya pelik, peraturan yang baru mencoba mengurai hal tersebutdan kita yang bekerja di sini harus punya komitmen kuat dalam melaksanakannya, ungkap Afifi.
Sementara Kepala Dinas Kehutanan Pemprov Sumut Herianto mengatakan agar peraturan baru terkait pengelolaan hutan berjalan dengan baik perlu sinkronisasi antarlembaga pengelola hutan. Dengan begitu, dalam menjalankan peraturan yang baru antar-lembaga berjalan selaras mengelola hutan.
Ada perubahan terkait perizinan dan investasi. Ini perlu kita sesuaikan dan sinkronisasikan agar antara pusat daerah dan lembaga pengelola hutan lainnya selaras. Cukup banyak perubahannya, tetapi melalui rapat ini mudah-mudahan segera kita sinkronkan, kata Herianto.
Hadir pada rapat tersebut Ketua Komisi B DPRD Sumut Dhody Thahir, perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) I Medan, perwakilan UPT LHK, dan Balai Besar Bukit Barisan. Selain itu juga hadir OPD terkait dan perwakilan dari Kementerian LHK.
Reporter: Rls
Discussion about this post