Gubernur Sumut Bobby Nasution siap menjadi orangtua asuh nazir wakaf guna mempercepat legalitas tanah wakaf dan mencegah sengketa waris di Sumatera Utara.
Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengambil peran sebagai orangtua asuh bagi para nazir wakaf guna mengantisipasi ancaman sengketa lahan ahli waris sekaligus mempercepat legalitas ribuan aset keagamaan yang terbengkalai.
Langkah itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf bersama Kejaksaan Tinggi, BPN, Kemenag, dan BWI Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (27/8/2026).
Bobby menegaskan ketidakpastian status hukum tanah wakaf berpotensi besar menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari, terutama setelah terjadi pergantian generasi atau saat pewakif telah meninggal dunia.
“Mungkin saja tidak semua orang yang mewakafkan hartanya berkesempatan menyampaikan hal seperti ini, atau penerusnya punya pemahaman yang sama. Hal itu kemudian bisa menjadi masalah atau sengketa, setelah pewakif sudah tidak ada lagi. Karena itulah kita berkumpul di sini sebagai alat negara, bertugas memastikan seluruh tanah wakaf itu berkekuatan hukum,” kata Bobby.
Dia juga menyoroti tanggung jawab moral pejabat publik terhadap keberlangsungan niat baik masyarakat yang telah berwakaf.
“Kalau kita sebagai alat negara tidak mau menjalankan ini, maka jika niat pewakif tadi tidak tersampaikan sebagai amal jariyahnya, maka dampaknya kita bisa saja dapat hukuman dunia dan yang pasti dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi, saya siap menjadi orangtua asuh bagi para nazir wakaf di Sumatera Utara. Dan saya berharap para kepala daerah atau wakil kepala daerah se-Sumut juga bersedia menjadi orangtua asuh,” ujar Bobby.
Selain mendorong legalitas fisik lahan, Bobby mengusulkan gerakan wakaf uang di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Sumut sebesar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu per bulan untuk disalurkan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Sumut, dari total 14.683 bidang tanah wakaf yang tersebar di Sumatera Utara, baru 6.030 bidang yang mengantongi sertifikat resmi.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Muhibuddin mengapresiasi terobosan Gubernur Sumut dan optimistis kerja sama lintas lembaga ini mampu mengejar target sertifikasi lahan secara signifikan.
“Ada 14.683 lebih kurang tanah yang sudah diwakafkan. Tetapi yang sampai hari ini baru memiliki sertifikat hanya 6.030 bidang. Artinya belum sampai setengah dari seluruh. Tentunya dengan MoU ini kita harapkan dalam tahun ini setidaknya kita bisa menambah 6 ribu lagi, sehingga bisa menjadi 12 ribu. InsyaAllah dengan kerja bersama, akan bisa kita wujudkan,” tutur Muhibuddin.
Penandatanganan kerja sama ini juga diikuti secara langsung maupun virtual oleh para kepala daerah serta instansi terkait dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara, termasuk Medan, Binjai, Pematangsiantar, Langkat, dan Deliserdang.
Reporter: Sir
Discussion about this post