Bupati Madina Saipullah Nasution menyoroti 1.200 kilometer jalan rusak dan isu mundurnya 6 kepala OPD pada momentum HUT ke-27 Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Panyabungan, StartNews – Peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi momentum evaluasi kritis bagi pemerintah daerah. Dalam Rapat Paripurna HUT Madina di Gedung DPRD pada Senin (9/3/2026), Bupati Madina H. Saipullah Nasution mengatakan mayoritas infrastruktur jalan di kabupaten ini masih dalam kondisi memprihatinkan.
Data menunjukkan dari total 1.800 kilometer jalan kabupaten, hanya sekitar sepertiga atau 600 kilometer yang dikategorikan dalam kondisi baik. Kondisi ini menempatkan perbaikan infrastruktur sebagai tantangan terbesar pemerintah daerah dalam sisa masa jabatan guna mendukung akses ekonomi dan sosial masyarakat.
“Ini menjadi tantangan kedepan. Bagaimana kita mencari peluang sebesar-besarnya untuk meningkatkan infrastruktur, karena jalan yang baik akan melancarkan akses ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat,” ujar Saipullah Nasution usai menghadiri rapat paripurna tersebut.
Guna mengatasi keterbatasan anggaran daerah, kata dia, Pemkab Madina telah melayangkan usulan perbaikan infrastruktur secara masif kepada pemerintah pusat. Usulan ini mencakup perbaikan jalan, gedung sekolah, Puskesmas, hingga jaringan irigasi di hampir seluruh kecamatan, terutama wilayah yang terdampak bencana alam beberapa waktu lalu.
Saipullah mengatakan pihaknya terus menagih janji pemerintah pusat untuk mendukung konektivitas wilayah di Madina. Menurut dia, proyek-proyek strategis tersebut diharapkan segera terealisasi agar ketimpangan infrastruktur antar-wilayah dapat segera teratasi.
Namun, di tengah fokus pembangunan tersebut, suasana HUT Madina tahun ini diwarnai isu miring terkait stabilitas internal pemerintahan. Enam kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikabarkan mengundurkan diri secara massal. Meski isu ini telah berembus kencang dalam sepekan terakhir, Saipullah mengaku belum menerima dokumen pengunduran diri secara resmi.
“Saya belum menerima permohonannya. Nanti kalau sudah terima, akan saya pelajari. Namun, secara prinsip, itu adalah hak mereka jika merasa tidak sanggup mengikuti dinamika kedinasan,” tutur Saipullah menanggapi absennya sejumlah pejabat tinggi pratama tersebut.
Ketidakhadiran para pejabat tersebut terasa dalam rapat paripurna. Berdasarkan data absensi dari Sekretariat DPRD, beberapa kepala dinas yang diisukan mundur antara lain, kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Perkim, kepala BPKAD, kepala Dinas Perpustakaan, dan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
Selain persoalan birokrasi dan infrastruktur fisik, Saipullah juga memberikan perhatian khusus pada sektor pertambangan rakyat. Saat ini, Pemkab Madina mengusulkan 34 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru ke Kementerian ESDM. Langkah ini diambil karena dari tujuh titik WPR yang ada sebelumnya, enam di antaranya dilaporkan telah rusak dan tidak layak operasi.
Saipullah optimistis percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) akan menjadi solusi bagi aktivitas ekonomi warga tanpa melanggar hukum. Dia menyatakan tidak diperlukan Perda khusus sebagai payung hukum karena regulasi di tingkat pusat sudah mencukupi.
Kini, pemerintah daerah tinggal menunggu kajian Amdal dan rencana kerja pasca-tambang sebelum izin resmi diterbitkan.
Reporter: Sir
Discussion about this post