Panyabungan, StartNews – Puluhan guru yang berunjuk rasa gagal menemui Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jakfar Sukhairi Nasution di kantornya, Rabu (27/3/2024). Sebab, pada hari yang sama Sukhairi sedang mengikuti rapat dengan KPK di Medan.
Rapat koordinasi penguatan sinergitas yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut) itu juga dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.
Meski tidak bertemu Bupati dan Wakil Bupati Madina, para pengunjuk rasa tetap menyampaikan tuntutan mereka agar Bupati Sukhairi menuntaskan kasus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Mereka juga tidak ingin kecurangan serupa terjadi lagi pada seleksi PPPK formasi tahun 2024.
Rahmad Mora, koordinator aksi, mengatakan para guru melakukan demo hingga tiga bulan lamanya demi menuntut agar kasus PPPK tahun 2023 tuntas dan tidak terulang lagi di Mandailing Natal.
“Yang ikut demo ini tak semua lulus PPPK. Tapi, kami ingin kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ke depan di Mandailing Natal,” kata Rahmad Mora saat aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (27/3/2024).
Sudah beberapa kali unjuk rasa, menurut dia, para guru tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Madina HM Jakfar Sukhairi Nasution.
Dia menilai seleksi PPPK Madina 2023 penuh kecurangan. Terbukti kepala Dinas Pendidikan Madina, kepala BKPSDM Madina, dan beberapa pejabat lainnya sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka.
“Kalau mereka benar. Tak mungkin mereka ditangkap dan menjadi tersangka. Pejabat yang memberi nilai SKTT sudah ditangkap Polda. Bukan kami yang memenjarakan mereka, tapi akibat perbuatannya sendiri,” kata Rahmad Mora seperti dilansir pojoksatu.id, Rabu (27/3/2024).
Sementara Asisten II Setdakab Madina Syarifuddin yang menemui para pendemo mengatakan, Bupati Madina, Sekda Madina, dan Asisten I Pemkab Madina yang membidangi pendidikan sedang berada di luar kota.
“Yang jelas sambil menunggu proses hukum, ini kan sudah ditangani APH (aparat penegak hukum). Sambil kita menunggu proses hukum yang terjadi. Ini yang bisa saya sampaikan,” katanya.
Syarifuddin menegaskan semua pimpinannya sedang di luar kota dan kemungkinan pulang ke Madina pada pekan depan. “SPT terakhir kan hari Kamis, Jumat kan libur. Hari Senin mungkin (Bupati) sudah ada di sini. Tapi, saya tidak bisa mastikan. Bisa saja SPT-nya diperpanjang lagi,” katanya.
Syarifuddin menjelaskan, Pemkab Madina sudah berbuat dalam menangani kasus PPPK tahun 2023, termasuk koordinasi ke Jakarta untuk melakukan perbaikan.
“Kalau siluman sudah hampir tuntas. Kami sudah ke Jakarta untuk memperbaikinya. Nanti Asisten I yang menyampaikan. Kalau soal SKTT, mereka yang berkompeten,” katanya.
Reporter: Sir
