Panyabungan, StartNews Pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) masih didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Terlihat dari besaran Rancangan APBD Madina tahun 2023 yang direncanakan sebesar Rp1.635.517.021.632, masih nyaris sama dengan APBD 2022 Perubahan sebesar Rp1.622.439.803.865.
Itu sebabnya, Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Madina mendesak Pemkab Madina untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menjalankan berbagai strategi pembangunan.
Dalam pandangan umum Fraksi PKS terhadap nota keuangan Rancangan APBD Madina tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Madina pada Rabu (23/11/2022) malam yang dibacakan Ahmad Budiman Borotan, Fraksi PKS melihat perlunya prioritas penggunaan APBD untuk mencapai target tepat sasaran.
Dalam hal ini Fraksi PKS berharap agar semua pihak mencermati beberapa hal, yakni:
- Pemerintah harus lebih serius lagi untuk peningkatan PAD. Menyarankan agar pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membentuk dinas atau badan pendapatan daerah.
- Agar pemerintah daerah segera membentuk BUMD Kabupaten Mandailing Natal.
- Agar Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal segera menyelesaikan semua persoalan-persoalan perusahaan, baik sengketa lahan maupun masalah lainnya, seperti plasma yang belum terealisasi dan transparansi CSR perusahaan-perusahaan di Madina.
- Agar setiap OPD yang memiliki anggaran kegiatan fisik, baik yang bersumber dari DAU dan DAK, diharapkan segera menyelesaikannya tepat waktu. Jika waktu pengerjaannya singkat, maka terkesan terburu-buru dan bisa saja akan berimbas terhadap kualitas fisik itu sendiri, terkhusus kegiatan fisik pada dinas PUPR.
- Penanganan sampah di seluruh Kabupaten Mandailing Natal dan pengelolaannya terutama sampah yang ada di pasar agar ditangani oleh dinas LHKP, supaya satu pintu dan tidak tumpang tindih wewenang.
- Penggunaan Dana Desa supaya terarah dan terkoordinir sesuai dengan tema pembangunan pemerintah daerah tahun 2023.
- Aparat desa seharusnya memiliki SDM yang mumpuni untuk menjalankan administrasi desa, kami menyarankan agar pemerintah daerah membuat regulasi tentang pemanfaatan honorer yang mempunyai SDM untuk ditempatkan desa.
- Bentuk-bentuk program yang perlu jadi atensi adalah perencanaan kawasan pertanian masyarakat, perikanan darat dan laut, dan tidak kalah pentingnya perencanaan ruas jalan kabupaten, dan peningkatan ruas jalan desa terutama desa-desa terisolir dan ruas jalan produksi.
- Peningkatan kualitas kinerja aparatur pemerintahan dengan membuat sistem penilaian skor berbasis waktu kerja dan produksi kerja, sehingga ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak menghabiskan waktunya secara tidak efisien.
10.Dalam menyusun perencanaan kerja, harus dilakukan rapat kordinasi lintas sektoral, sehingga hasil perencanaan dapat bersinergi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- Berdasarkan tema pusat, provinsi dan kabupaten, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus berupaya jemput bola anggaran ke provinsi dan pusat untuk percepatan pembangunan di Mandailing Natal.
Reporter: Sir
Discussion about this post