Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan BPJS Kesehatan harus menindak tegas rumah sakit yang masih menolak pasien guna mengimbangi kesuksesan program UHC.
Medan, StartNews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan BPJS Kesehatan agar memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang masih menolak pasien atau menurunkan kualitas layanan di tengah pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di provinsi ini.
Bobby menyampaikan hal itu saat menerima audiensi jajaran direksi BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Medan, Selasa (5/5/2026).
Bobby mengatakan keberhasilan pemerintah daerah dalam mempercepat akses kesehatan harus dibarengi dengan komitmen fasilitas kesehatan dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi.
Bobby menyoroti ketimpangan yang masih terjadi di lapangan. Akses administratif sudah dipermudah, tetapi implementasi di fasilitas kesehatan terkadang masih menemui kendala teknis.
Menurut dia, program Berobat Gratis (Probis) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sumut tidak akan berjalan maksimal jika masih ada pengurangan jenis layanan berdasarkan klasifikasi penyakit secara sepihak oleh oknum penyedia layanan.
“Jika masih ada penolakan dari rumah sakit, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan sanksi tegas. Pemerintah Provinsi juga siap mendukung percepatan aktivasi kepesertaan agar manfaat layanan dapat dirasakan secara merata,” tegas Bobby dalam pertemuan tersebut.
Bobby mengungkapkan kekhawatirannya terhadap laporan masyarakat yang masih mengalami kesulitan saat hendak berobat meski hanya perlu menunjukkan KTP. Dia mengingatkan urusan kesehatan adalah kewajiban dasar pemerintah yang tidak boleh terhambat oleh birokrasi rumah sakit yang kaku atau alasan keterbatasan kuota layanan.
Bobby juga meminta agar BPJS Kesehatan menjaga keseimbangan antara masifnya jumlah kepesertaan baru dengan standarisasi kualitas layanan yang diterima pasien di ruang perawatan.
Selain masalah teknis di rumah sakit, Bobby mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara untuk melakukan sinkronisasi anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran. Sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah dianggap sebagai kunci utama agar anggaran yang terbatas dapat menanggung jaminan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
Langkah itu diharapkan mampu memperkuat program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas pembangunan pada masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Surya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi akselerasi program UHC yang berhasil diwujudkan Pemprov Sumut dalam waktu kurang dari satu tahun.
Pihaknya berkomitmen mendukung penuh program Probis dan memastikan koordinasi dengan fasilitas kesehatan berjalan lebih baik guna menjawab keresahan yang disampaikan gubernur. Pihaknya juga berjanji akan mengawal integritas layanan di rumah sakit agar sejalan dengan visi akses kesehatan merata di seluruh pelosok Sumatera Utara.
Reporter: Sir
Discussion about this post