MULUT siapa yang tidak akan berbusa kalau terus-terusan diperlakukan tidak adil? Pernyataan keras Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis yang melontarkan celetukan bahwa rasanya lebih baik Madina pindah saja ke Sumatera Barat, bukanlah sebuah lelucon kosong. Itu sebuah tamparan keras. Sebuah puncak keputusasaan dan kemarahan dari daerah yang merasa cuma diperas keringatnya, tapi ditinggalkan sendirian saat sedang hancur lebur.
Dalam hal ini, kita harus sepakat dan berdiri tegak mendukung kritik tajam Erwin. Kemarahan itu sangat beralasan, masuk akal, dan memang sudah seharusnya disuarakan dengan lantang.
Mari kita pakai logika sehat. Madina selama ini rajin menyetor kontribusi besar di sektor pendapatan dan pajak untuk Provinsi Sumatera Utara. Ibarat anak, Madina ini anak yang rajin bekerja buat orang tuanya. Tapi, giliran Madina babak belur dihantam bencana banjir dan longsor di akhir tahun 2025 lalu, kemana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Mereka seolah pura-pura tidak melihat.
Sikap Pemprov Sumut ini benar-benar harus dikritisi habis-habisan, karena sudah melampaui batas kewajaran. Ketidakadilan itu paling terlihat jelas dari pembagian dana pengembalian transfer pemerintah pusat.
Bayangkan, ada uang segar senilai enam triliun rupiah yang mengucur ke Sumatera Utara. Akan tetapi, Madina sama sekali tidak kebagian sepeser pun. Nol besar! Padahal, Madina salah satu daerah dengan tingkat kerusakan infrastruktur paling parah pasca-bencana. Daerah yang paling butuh uang untuk berbenah dan bangkit justru disuruh gigit jari menonton daerah lain menikmati kue pembangunan. Ini namanya bukan cuma sekadar tidak adil, tapi sudah masuk kategori zalim.
Kelumpuhan empati Pemprov Sumut ini juga terlihat dari hancurnya infrastruktur, khususnya jalan provinsi di kawasan pantai barat Madina yang sempat terisolasi. Pembiaran ini menjadi bukti telanjang betapa lemahnya kepedulian struktural dari pemerintah provinsi. Dari total 1.800 kilometer jalan di Madina, hanya sekitar 800 kilometer yang layak dilalui. Sisanya hancur.
Beban itu makin mencekik ketika kita mendengar curhatan Bupati Madina H. Saipullah Nasution. Bukannya mendapat bantuan dari provinsi untuk menutupi biaya pemulihan bencana, anggaran Madina untuk tahun 2026 malah kena pangkas 280 miliar rupiah oleh kebijakan efisiensi pusat.
Pemkab Madina akhirnya harus memutar otak sendirian, menggeser sana-sini hanya agar urat nadi perekonomian warganya tidak benar-benar putus. Dimana peran Pemprov Sumut sebagai “orang tua” yang mengayomi kabupatennya saat krisis seperti ini?
Sikap abai pemerintah provinsi ini secara tidak langsung juga menularkan virus arogansi ke pihak lain. Buktinya, perusahaan-perusahaan perkebunan besar di Madina berani mangkir saat diundang rapat oleh legislatif.
Sangat wajar jika Erwin merasa lembaga perwakilan rakyat dilecehkan. Kalau pemerintah provinsi saja terlihat setengah hati mengurus Madina, jangan heran kalau korporasi-korporasi besar di sana ikut-ikutan memandang sebelah mata.
Belum lagi setumpuk masalah lain yang butuh campur tangan provinsi dan aparat penegak hukum, seperti maraknya tambang emas ilegal dan penemuan ladang ganja. Pemkab Madina punya keterbatasan wewenang untuk menindak itu semua. Jika provinsi terus-terusan lamban dan abai, masalah ini hanya akan mengendap menjadi bom waktu sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Pemprov Sumut harus segera bangun dari tidur panjangnya. Anggota DPRD Sumut Dapil VII yang datang berkunjung ke Panyabungan kemarin tidak boleh sekadar datang, duduk, mengangguk, lalu pulang. Kalian dipilih oleh rakyat di sana. Buktikan fungsi kalian! Tekan Pemprov Sumut sampai mereka melek. Pastikan infrastruktur Madina segera dibangun dan hak mereka diberikan secara proporsional.
Jangan sampai masyarakat Madina benar-benar merasa mereka sudah tidak punya “induk” lagi di Sumatera Utara. Kalau pemerintah provinsi hanya mau menikmati uang pajaknya saja, tapi ogah mengurus warganya yang sedang kesusahan, rasanya ancaman menumpang ke provinsi tetangga itu bukan lagi sekadar sindiran politik, melainkan sebuah pilihan logis dari rakyat yang lelah dianaktirikan. (*)
Discussion about this post