Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu optimis pertahankan opini WTP ke-12 kalinya usai menghadiri FGD BPK RI di Medan terkait akuntabilitas laporan keuangan daerah.
Tapsel, StartNews – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu optimistis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025.
Gus Irawan menyampaikan optimismenya itu usai menghadiri Focus Group Discussion yang diadakan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Kamis (9/4/2026).
Gus Irawan mengatakan target mempertahankan prestasi ini merupakan bentuk konsistensi dalam tata kelola keuangan yang transparan.
“Kita berharap opini WTP yang telah sebelas kali diraih Tapanuli Selatan dapat kembali dipertahankan tahun ini,” kata Gus Irawan.
FGD yang mengusung tema ‘Pemeriksaan Laporan Keuangan sebagai Salah Satu Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah’ tersebut membahas sejumlah poin penting, terutama mengenai pencatatan bantuan bagi daerah terdampak bencana serta pengelolaan aset tetap dan persediaan bantuan.
Mengingat Kabupaten Tapsel pernah mengalami bencana, Gus Irawan menekankan seluruh bantuan yang diterima wajib dicatat secara akuntabel agar penyajian laporan keuangan tetap memenuhi standar yang ditetapkan.
Dia mengatakan kejelasan pencatatan administrasi bencana bersifat vital agar tidak menjadi kendala dalam penilaian akhir oleh tim auditor.
“Harapannya, hal tersebut tidak memengaruhi opini atas kewajaran laporan keuangan daerah nantinya,” katanya.
Dia juga menilai FGD tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pihak pemeriksa selama proses audit berlangsung. Menurut dia, meskipun audit BPK sedang berjalan, forum tersebut menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta memperkuat tata kelola keuangan yang bertanggung jawab.
Gus Irawan mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi pemeriksaan LKPD tahun ini melalui tahap interim audit yang telah dilalui sebelumnya.
“Pemkab Tapsel siap menjalani proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu,” tegas Gus Irawan.
Kegiatan FGD itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menghadirkan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Hidayat dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Paula Henry Simatupang.
Selain Tapsel, kegiatan ini juga diikuti oleh 13 kepala daerah lainnya di wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan rutin tahunan.
Reporter: Lily Lubis
Discussion about this post