Panyabungan, StArtNews-Lambannya proses hukum tragedi gas maut yang menewaskan 5 warga Sibanggor Julu menimbulkan tanda tanya dan berbagai asumsi buruk terhadap penegak hukum, terkhusus Poldasu yang belum merilis daftar tersangka.
Hal itu disampaikan, Ketua PC GMPI Madina, M. Irwansyah Lubis di Panyabungan, Kamis (11/3).
“Sangat membingungkan, padahal Polda Sumut langsung menurunkan tim khususnya dari labfor, tim inafis dan ahli radiasi. Penyelidikan juga sudah dinaikkan ke tahap penyidikan namun tersangka belum juga ditetapkan,” ujarnya.
Sekretaris DPC PPP Madina ini menjelaskan hasil investigasi yang dikeluarkan Dirjend EBTKE yang menetapkan kejadian tersebut akibat mal operasional dan pelanggaran SOP bisa jadi petunjuk bagi pihak berwajib.
Ia menambahkan kejadian tersebut bukan hanya kelalaian semata. Namun, ada unsur tindak pidana.
“Yang saya nilai bukan hanya faktor kelalaian karena pembukaan sumur merupakan perbuatan yang disengaja dan disadari akibat dan bahaya yang ditimbulkannya jika tidak dilakukan sesuai SOP,” jelasnya.
Lulusan Fakultas Hukum UMA Medan ini mengatakan kasus ini bisa disangkakan Pasal 98 UUPPLH.
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),” terangnya.
Bahkan, ujarnya, kalau kejadian dimaksud terbukti karena kelalaian tapi berbeda dengan kelalaian seperti pasal 359 KUHP karena menyangkut lingkungan hidup, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga Miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan Miliar rupiah).
Irwan juga menuturkan bahwa penerapan pemidanaan korporasi telah dikuatkan dengan terbitnya Per-MA RI Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara Penanganan tindak pidana korporasi. Yang dalam pasal 4 dijelaskan Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.
“Setelah adanya PERMA 13/2016 ini, saya pikir tidak ada lagi kendala dalam memidanakan korporasi. Ini menjadi harapan kita agar korporasi bertanggung jawab juga secara pidana untuk memberi efek jera dan agar ke depannya korporasi dapat bertindak lebih hati-hati, taat asas dan SOP yang ada, sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali,” tutup Mantan Anggota DPRD Madina ini.
Reporter/Editor: Roy Adam
Discussion about this post