SEBULAN terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Diskominfo Sumut) aktif memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalu kegiatan bertajuk “Temu Pers’.
Hampir setiap hari kerja melalui kegiatan konfrensi pers, masing-masing OPD secara bergiliran menyampaikan program-program kerjanya, baik yang sudah dilakukan maupun yang sedang dikerjakan atau akan direalisasikan kepada awak media yang menjadi jendela informasi bagi masyarakat.
Praktik komunikasi dua arah yang diinisiasi Diskominfo itu dinilai efektif untuk menyampaikan informasi pembangunan dan beragam masalah lainnya kepada publik.
Ada beberapa keunggulan pola komunikasi publik melalui kegiatan ‘Temu Pers’ itu. Di antaranya, masing-masing OPD punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan materi informasi yang akan diekspos ke publik melalui pemberitaan media. Pada lain sisi, awak media leluasa mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang dihadirkan sesuai dengan angle pemberitaan yang diinginkannya.
Keunggulan lainnya, kegiatan Temu Pers itu tidak hanya sekadar sarana penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi pemerintah dengan para insan pers. Melalui kegiatan itu, insan pers dapat berkomunikasi tatap muka dengan para pejabat terkait. Dengan demikian, diharapkan terjalin hubungan yang akrab dan harmonis antara para pejabat dengan awak media yang menjalankan tugas jurnalistik.
Kita menyadari, atmosfir seperti itu belum tercipta di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Program semacam temu pers itu memang sudah sering diusulkan ke Pemkab Madina. Tapi sayang, sampai sekarang Pemkab Madina tampaknya belum tertarik mengeksekusinya. Diskominfo Madina masih asyik mengandalkan penyebaran informasi pembangunan dan kegiatan-kegiatan pemerintah melalui akun resmi Pemkab Madina di platform media sosial seperti facebook.
Selain itu, ada kesan OPD di lingkungan Pemkab Madina hanya mengandalkan awak-awak media tertentu untuk memberitakan beragam kegiatannya. Akibatnya, di kalangan wartawan di Bumi Gordang Sambilan ini, muncul istilah ‘Wartawan Istana’ untuk merujuk pada awak-awak media tertentu.
Tentunya, kita tidak menginginkan adanya segregasi atau pengotak-kotakan wartawan di kabupaten ini. Sebab, sesuai amanah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap wartawan berhak mencari dan memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk kemudian menyebarluaskan gagasan dan informasi yang diperoleh itu melalui media masing-masing.
Untuk itu, kita mendorong Pemkab Madina, khususnya Diskominfo, mulai aktif mengadakan kegiatan Temu Pers secara periodik sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan kepada publik. Sebab, Diskominfo Madina berperan penting dalam mengembangkan komunikasi publik yang efektif.
Kegiatan Temu Pers diyakini tidak hanya akan meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai program pembangunan, tetapi juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Acara temu pers dapat menjadi sarana penghubung antara pemerintah dan wartawan, yang berfungsi untuk mendiskusikan isu-isu terkini dan jawaban atas pertanyaan dari masyarakat.
Kita juga mendorong Pemkab Madina memperkuat hubungan dengan semua wartawan tanpa adanya segregasi. Sehingga, tidak ada wartawan yang merasa diasingkan.
Dengan memperhatikan pentingnya inklusivitas dalam komunikasi, Pemkab Madina dapat membangun atmosfir yang sejalan dengan amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menekankan perlunya mendukung keberadaan wartawan di lapangan.
Melalui kegiatan temu pers secara berkala, Pemkab Madina juga dapat mengedukasi wartawan mengenai kebijakan pembangunan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Inilah langkah strategis yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan dialog terbuka, yang pada gilirannya dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Dengan menyadari pentingnya komunikasi publik yang baik, Pemkab Madina diharapkan aktif mendorong keterlibatan partisipatif dalam pelaporan berita dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui hubungan yang harmonis dengan wartawan. (*)
Penulis: Saparuddin Siregar | Pemimpin Redaksi StartNews.co.id
Discussion about this post