Sibolga, StartNews Tidak hanya Bupati Mandailing Natal (Madina), Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan juga memprotes keputusan pemerintah pusat yang menetapkan Kota Sibolga masuk kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Bahkan, Jamaluddin Pohan juga mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat bantahan kepada pemerintah pusat dengan menyatakan Kota Sibolga tidak sesuai dengan ketetapan level 4.
Bukan persoalan kenaikan dari level 3 ke level 4. Kita dianggap tidak serius dan tidak bekerja. Padahal, kita telah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kenyataan kita masih ditetapkan. Informasi yang kita dengar dari Kemenkes, sebanyak 9 orang warga Kota Sibolga yang meninggal ternyata hanya 3 orang. Bantahan ini harus berlanjut, katanya.
Jamaluddin Pohan menyampaikan hal itu dalam rapat tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 40 Tahun 2021, tentang PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 bersama jjaran Satgas Covid-19 Kota Sibolga di Aula Nusantara I Kantor Wali Kota Sibolga, Selasa (7/9/2021).
Jamaluddin juga memerintahkan kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga segera mengonfirmasi dan berkoordinasi ke pemerintah provinsi dan Kementerian Kesehatan terkait Inmendagri No. 40 Tahun 2021. Dia juga menugaskan kepala Dinas Sosial Kota Sibolga segera merancang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat Kota Sibolga yang terdampak penerapan PPKM level 4.
Jamaluddin juga memerintahkan kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga segera membuat instruksi penerapan pembelajaran secara daring ke sekolah-sekolah.
Dia menegaskan agar kedepan dalam pengiriman data, memberikan laporan yang valid dan 1 pintu. Juga memerintahkan kepada dinas terkait lainnya meninjaklanjuti dan melakukan aksi atas Inmendagri No. 40 Tahun 2021.
Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja yang turut hadir dalam rapat itu, mengatakan akan meningkatkan pos penyekatan, penutupan beberapa ruas jalan yang dapat menimbulkan kerumunan. Dia berharap di atas pukul 9 malam dipasang water barier. Juga meminta warga Sibolga tidak keluar Kota Sibolga. Sebaliknya, warga luar kota Sibolga tidak diperbolehkan masuk ke Kota Sibolga tanpa menunjukkan surat vaksin, surat tugas, atau surat keterangan lainnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Kajari Sibolga Irvan Paham PD Samosir, Perwakilan Dandim 0211/TT, Anggota DPRD Kota Sibolga Hj. Nur Arifah dan Selfi Kristian Purba, Sekda M. YusuF Batubara, para Staf Ahli, pimpinan OPD terkait, serta Camat se-Kota Sibolga.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post