CERITA dari Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, rasanya benar-benar membuat kita mengelus dada. Ada seorang ibu rumah tangga, sebut saja Ibu YN, yang sampai memohon-mohon kepada polisi supaya suaminya sendiri ditangkap.
Alasannya sungguh bikin miris. Suaminya sudah hancur lebur karena kecanduan sabu. Bayangkan saja, gelang emas milik bayi mereka yang baru berusia empat bulan sampai tega dipotong pakai gunting kuku dan dijual cuma demi membeli barang haram tersebut. Istri dan anak ditelantarkan, hidup keluarga hancur berantakan.
Kisah sedih Ibu YN ini menjadi potret nyata betapa narkoba sudah menjadi monster yang mengerikan dan merusak sendi-sendi kehidupan di tengah masyarakat Mandailing Natal (Madina).
Kalau di tingkat akar rumput saja daya rusaknya sudah sedahsyat ini, lalu bagaimana jika racun yang sama merembes ke lingkaran para pengambil kebijakan?
Berangkat dari kenyataan pahit inilah, kita harus angkat topi dan sungguh-sungguh mendukung sikap tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Madina Zubaidah Nasution. Baru-baru ini, Zubaidah secara terbuka menantang agar para pejabat di Pemkab dan seluruh anggota DPRD Madina berani menjalani tes urine.
Gagasan ini jelas bukan sekadar cari sensasi atau basa-basi politik. Ini langkah preventif dan syarat mutlak yang sangat masuk akal. Bupati Madina H. Saipullah Nasution sudah menginstruksikan agar para pejabat tancap gas turun ke lapangan dan menyelesaikan kendala di masyarakat secara terukur serta transparan.
Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana birokrasi bisa bekerja cepat, efisien, dan melayani rakyat dengan baik kalau pejabatnya ternyata tidak bersih secara moral atau bahkan akalnya disetir oleh narkoba?
Zubaidah benar ketika menuntut agar tidak ada lagi alasan kerja lambat di berbagai instansi. Dan untuk memastikan mesin pemerintahan ini berlari kencang, sopirnya harus sepenuhnya sadar dan sehat. Oleh karena itu, tes urine ini harus segera direalisasikan.
Satu hal yang perlu digarisbawahi dengan tebal. Kalau nanti ternyata ada pejabat atau anggota DPRD yang keberatan, banyak alasan, atau bahkan menolak dites urine, maka integritas mereka sangat layak dipertanyakan.
Logikanya sangat sederhana. Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Kalau tidak mengonsumsi narkoba, kenapa harus takut dites?
Penolakan dari seorang pejabat atau wakil rakyat terhadap tes urine boleh dibilang tanda merah bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Rakyat berhak curiga dong.
Madina hari ini butuh yang namanya perang semesta terhadap narkoba. Yang namanya perang semesta, tidak boleh tebang pilih. Kita tidak bisa hanya memberantas di level bawah, menangkap para pemakai jalanan atau pengguna kelas teri seperti yang meresahkan keluarga Ibu YN tadi. Sementara elite-elite di pemerintahan dibiarkan berlindung di balik jas dan jabatannya.
Perang semesta berarti sapu bersih dari atas sampai ke bawah. Pembersihan harus dimulai dari gedung pemerintahan dan gedung DPRD. Para pejabat dan wakil rakyat harus berani memberi contoh. Bukan cuma pandai berpidato soal bahaya narkoba.
Mari kita jadikan tes urine ini sebagai standar moral baru di Kabupaten Madina. Sudah saatnya kita bersih-bersih dari dalam. Kita pastikan tidak ada ruang sekecil apapun bagi pejabat pecandu. Ini sungguh-sungguh demi Madina yang benar-benar waras, sehat, dan bebas dari cengkeraman narkotika. (*)
Discussion about this post