Jakarta, StartNews Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menyesalkan tidak adanya upaya preventif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Geo Dipa Energi (Persero), sehingga kembali terulang kebocoran gas di pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) seperti baru-baru ini terjadi di Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.
Kebocoran gas juga terjadi baru-baru ini idi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.
Demikian diungkapkan Bambang saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dirut PT Geo Dipa Energi (Persero), dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power (Persero), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2022).
“Yang membuat miris dari penjelasan Pak Dirjen, terkait hasil investigasi kebocoran gas di PLTP Dieng adalah telah terjadi malfungsi peralatan. Ini tentu sebuah kelalaian. Seharusnya berapa bulan sekali dilakukan audit atau pemeriksaan berbagai peralatan tersebut. Sehingga, jika ada malfungsi peralatan bisa dicegah. Misalnya,ohalat ini sudah tidak berfungsi dengan baik, jadi harus segera diganti atau diperbaiki agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mobil saja ada pemeriksaan berkalanya, papar Bambang.
Selain itu, menurut Bambang, kurangnya upaya preventif dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dan PT Geo Dipa Energi (Persero) ini terlihat dari tidak adanya fasilitas kesehatan di sekitar wilayah kerja PLTP tersebut. Minimal setingkat Puskesmas.
Setidaknya bisa membantu dalam memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja dan bagi warga sekitar. Pasalnya, area PLTP tersebut termasuk tempat yang memiliki risiko cukup besar.
“Kedepan saya berharap, ada rumusan tertentu terkait kewajiban apa saja yang harus dipenuhi perusahaan PLTP sebagai sebuah upaya preventif agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali, kata politisi Partai Gerindra ini.
Reporter: Rls/dpr.go.id
Discussion about this post