Panyabungan, StartNews – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Komandan Madina unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Madina) di Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Jumat (10/1/2025).
Mereka mempersoalkan dugaan praktik mark-up pembangunan RKB dan Ruang Laboratorium Komputer di sejumlah sekolah dasar negeri di kabupaten ini yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2024 dan penyalahgunaan dana BOS tahun anggaran 2024.
Dugaan praktik mark-up pembangunan RKB beserta perabotnya (DAK) itu terjadi di SDN 120 Hutabargot, SDN 086 Dalan Lidang, dan beberapa SDN lainnya.
Sedangkan dugaan praktik mark-up Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya (DAK) terjadi di SDN 097 Gunung Barani, SDN 119 Pancinaran, dan beberapa SDN lainnya yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2024.
Terkait dana BOS, pengunjuk rasa menduga adanya intervensi dan pemotongan oleh oknum di instansi Dinas Pendidikan Madina terhadap dana BOS SDN se-Kabupaten Madina dengan nilai bervariasi.
“Seharusnya Dinas Pendidikan memberi contoh layaknya seorang pendidik,” kata Feri Laso Lubis, pengunjuk rasa dalam orasinya.
Sementara Robi Nasution, pengunjuk rasa lainnya, mengatakan praktik mark-up seperti itu tidak bisa dibiarkan serta penggunaan dana BOS agar terrealisasikan tepat sasaran.
“Berdasarkan data yang kami kantongi bahwa dalam pembangunan tersebut kami duga kuat adanya praktik mark-up dan intervensi terkait dana BOS tahun anggaran 2024. Praktik seperti ini harus dibasmi dan tidak bisa dibiarkan serta penggunaan dana BOS tersebut agar terrealisasikan tepat sasaran,” tegasnya.
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara itu menegaskan kabupaten ini akan sulit maju jika praktik-praktik haram itu masih dibiarkan terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madina, terutama di instansi Dinas Pendidikan.
Setelah hampir satu jam para pengunjuk rasa ditemui oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Madina Rahmad Hidayat bersama kepala Bidang Pendidikan Dasar dan manajer BOS.
“Terima kasih kepada adek-adek mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya sebagi kontrol sosial. Terkait tuntutan adek-adek sekalian akan saya kawal ketika adanya pemeriksaan dari instansi terkait tentang pembangunan tersebut dan dana BOS dimaksud,” kata Rahmad.
Reporter: Rls
