Jakarta, StartNews Siang ini pukul 14.00 WIB Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dijadwalkan menggelar rapat evaluasi menyeluruh terkait polemik peralihan kepemilikan empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).
“Siang ini pukul 14.00 WIB kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh, tim nasional rupabumi dan jajaran Kemendagri,” kata Wamendagri Bima Arya, dilansir detikNews Senin (16/6/2025).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut argumentasi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara sama-sama kuat terkait empat pulau tersebut. “Kalau kita kaji dari berbagai data yang masuk ke kami memang argumentasinya sama-sama kuat,” tuturnya.
BACA JUGA:
- Kemendagri Tetapkan Status Empat Pulau Masuk Sumut sebelum Bobby Jadi Gubernur
- DPRA-Pemprov Aceh akan Bahas Advokasi Status Empat Pulau yang Masuk Sumut
Secara historis argumentasi Provinsi Aceh sangat kuat. Sedangkan Provinsi Sumut kuat secara posisi keempat pulau yang lebih dekat dengan Sumut.
“Argumentasi Provinsi Aceh menjelaskan bahwa sejak 1965 dan seterusnya itu sudah memiliki kedekatan historis dengan perjalanan masyarakat Aceh. Nah, Provinsi Sumut dari sisi geospasial batas, memang sangat berdekatan. Jadi, sebetulnya di sini dalam konteks ini kita tidak bisa gunakan sekadar data, tapi menggunakan nilai-nilai asas persatuan dan kesatuan, keadilan dan sejarah histori,” ucapnya.
“Supaya nanti kedepan dalam konteks hal hal ini mungkin akan sering terjadi tetap ada kebijaksanaan yang harus diambil, bukan semata-mata hanya data empiris atau geografis saja. Saya pikir tepat,” lanjutnya.
Dede Yusuf juga meminta agar persoalan ini jangan sampai ditarik ke ranah politik. Dia pun meminta semua pihak menunggu langkah Presiden Prabowo.
BACA JUGA:
- Mendagri Putuskan Status Empat Pulau yang Jadi Polemik Masuk Wilayah Sumut
- Bakal Lapor ke Presiden Prabowo, Mualem Sebut 4 Pulau Milik Tanah Rencong
“Kita juga sudah beri waktu, pemerintah harus memediasi lagi masalah ini dengan berbagai pihak, ya. Jadi, jangan ditarik masuk ranah politik yang lebih luas lagi, harus kebijakan negara, sepakat yang dilakukan Pak Prabowo, kita tunggu hasilnya,” ujar Dese Yusuf.
Reporter: Dtk/Sir
Discussion about this post