Pemkab Madina mengapresiasi kritik mahasiswa terkait PETI dan infrastruktur, serta menegaskan komitmen perbaikan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Panyabungan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) secara terbuka mengapresiasi kritik dan masukan yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Mandailing Natal (HM Madina) Jakarta terkait persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), infrastruktur jalan, lingkungan hidup, dan pemerataan pendidikan.
Kritik tersebut dinilai sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif untuk mengevaluasi jalannya roda pemerintahan menjelang genap dua tahun kepemimpinan Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Madina Parlin Lubis mengatakan pemerintah daerah menghargai setiap kepedulian yang ditunjukkan oleh masyarakat maupun mahasiswa.
Menurut dia, masukan dari berbagai elemen masyarakat merupakan bahan evaluasi yang penting untuk mengarahkan kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran.
“Kami memandang kritik sebagai bagian dari kepedulian terhadap kemajuan Mandailing Natal dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pembangunan,” ujar Parlin Lubis, Selasa (3/11/2026).
Menanggapi sorotan tajam terkait maraknya aktivitas PETI dan kondisi infrastruktur, Parlin menjelaskan pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah strategis, mencakup penerbitan imbauan penghentian aktivitas ilegal, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PETI, hingga pelaksanaan operasi penertiban lapangan di kawasan aliran sungai.
Sementara untuk persoalan infrastruktur dan pendidikan, penanganan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Di tengah berbagai tantangan yang disorot, Parlin juga memaparkan sejumlah indikator positif capaian pembangunan daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mandailing Natal tercatat mengalami peningkatan dari 73,44 pada tahun 2024 menjadi 74,26 pada tahun 2025.
Selain itu, persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren penurunan dari 8,69 persen pada Maret 2024 menjadi 7,91 persen pada Maret 2025.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah daerah menegaskan capaian statistik tersebut tidak lantas membuat seluruh persoalan dianggap selesai, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kekurangan.
Di sisi lain, aksi unjuk rasa dan mimbar bebas yang digelar HM Madina Jakarta bersama sejumlah aliansi mahasiswa di Pelataran FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebelumnya menekankan pentingnya tindakan nyata pemerintah daerah.
Ketua Umum HM Madina Jakarta Rabiatul Adawiyah menegaskan persoalan kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal serta ketimpangan fasilitas pendidikan mendesak untuk segera diselesaikan agar tidak terus merugikan kehidupan masyarakat luas pada masa mendatang.
Pemkab Madina memastikan pintu dialog tetap terbuka lebar bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin menyampaikan masukan konstruktif.
Dengan semangat yang sama untuk memajukan daerah, kolaborasi antara pemerintah dan fungsi pengawasan dari mahasiswa diharapkan mampu membawa Madina ke arah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.
Reporter: Sir
Discussion about this post