Panyabungan, StartNews – Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Mandailing Natal (Madina) Prof. Todung Mulya Lubis mengusulkan skema public private partnership atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berlokasi di Pantapan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, Sumut.
Skema public private partnership adalah skema penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. Skema ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), yang kemudian diperbaharui dengan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU (Perpres 38/2015).
“Saya ingin mengimbau teman-teman di dunia usaha untuk ikut juga dalam skema public private partnership. Jadi, swasta juga harus tanggung jawab,” kata Todung saat meninjau pembangunan gedung baru RSUD Panyabungan yang mankrak akibat kekurangan anggaran pembangunan, Minggu (19/3/2023) siang.
BACA JUGA:
Todung meninjau pembangunan gedung baru RSUD itu bersama Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution, Direktur RSUD Panyabungan dr. Rusli Pulungan, Kadis Kesehatan Madina dr. Faisal, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya dan para staf khusus (stafsus) Bupati Madina.
Menurut mantan Dubes RI untuk Norwegia itu, perusahaan swasta juga ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan gedung RSUD Panyabungan. Sebab, perusahaan swasta itu beroperasi dan mengeruk keuntungan di Madina.
“Mereka (perusahaan swasta) bisnis di Madina. Kalau mereka ingin langgeng atau sustainable, ya mereka mesti melakukan sesuatu untuk Madina. Kalau mereka tidak melaukan sesuatu, mereka itu jadi menara gading. Sementara masyarakat ingin merasakan manfaat keberadaan mereka sebagai bagian dari pembangunan Madina,” tutur Todung.
Pakar hukum berdarah Mandailing ini meminta perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi dan mengeruk keuntungan bisnis di Madina tidak hanya menjadi penonton dalam proses perjalanan pembangunan kabupaten paling selatan Sumatera Utara ini.
“Perusahaan ini jangan hanya jadi penonton, jangan hanya mengeruk keuntungan dari Madina. Itu tidak kita inginkan,” tegasnya.
Todung menilai perusahaan swasta haru dilibatkan dalam skema public private partnership untuk menyelesaikan pembangunan gedung baru RSUD Panyabungan. Tanpa keterlibatan pihak swasta, kata dia, pemerintah daerah akan kesulitan merampungkan pembangunan gedung baru rumah sakit itu mengingat anggaran yang terbatas.
Senada dengan Todung, Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mengaku proses pembangunan gedung baru RSUD Panyabungan terganjal keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Sementara untuk merampungkan pembangunan gedung baru rumah sakit itu masih membutuhkan anggran yang besar.
“Masih butuh anggaran sekitar Rp220 miliar lagi agar rumah sakit ini bisa berfungsi maksimal. Sebab, ada beberapa bangunan yang belum dibangun. Pembangunan beberapa ruangannya juga belum bisa dianggarkan,” katanya.
Itu sebabnya, Sukhairi meminta bantuan khusus dari Ketua TP2D Madina Prof. Todung Mulya Lubis untuk melobi perusahaan swasta agar ikut membangunnya melalui skema public private partnership.
Reporter: Saparuddin Siregar
