Panyabungan, StArtNews-Praktisi hukum Muhammad Yusup Lubis, SH, mendesak kepolisian Polres Mandailing Natal untuk menindaklanjuti laporan warga Desa Huta Godang Muda, Kecamatan Siabu terkait pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang diduga dillakukan oleh Kepala Desa bersama kolegenya.
“Atas laporan warga bahwa kepala Desa mereka telah memotong dana Bansos dari pemerintah pusat harusnya kepolisian segera mengusut tuntas kasus itu. Kalau tidak kasus ini akan menguap begitu saja,” Katanya kepada wartawan, Senin (08/06).
Yusup mengatakan kasus ini sudah masuk ranah hukum. Kejahatannya jelas, pemotongan uang bantuan. Ia juga menyayangkan ada yang mengambil kesempatan mencari keuntungan pribadi di tengah kesulitan ekonomi warga terdampak Covid-19.
“Saya prihatin bila penegak hukum tidak tegas. Tapi kasus ini sudah termasuk indikasi korupsi, yaitu pemotongan di luar ketentuan. Undang-undang pemtongan dana Bansos (Covid 19) itu tidak ada meski dalih solariditas, tambahnya.
Diketahui warga Desa Hutagodang Muda Kecamatan Siabu mengadukan kepala desa ke Polres Mandailing Natal pada Rabu (03/06) terkait dugaan pemotongan dana Bansos Covid-19 yakni BLT dan BST.
Pengaduan warga dimotori oleh sejumlah kaum ibu. Setalah itu warga melanjutkan ke kantor DPRD Mandailing Natal dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Mandailing Natal; Erwin Efendi Nasution bersama anggota Fraksi Golkar lainnya.
Peneriman BST dan BLT adalah dua program yang berbeda, sebab sumber dananya juga berbeda. Kalau BST bersumber dari Kementerian Sosial, tapi BLT bersumber dari alokasi dana desa yang dianggarkan APBDesa.
Warga yang menerima dana BLT dan BST masing-masing sebesar Rp. 600.000, di luar PKH atau penerima bantuan lainya sebelum pandemi ini terjadi. Dana BLT ini dikeluarkan setelah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dikeluarkan dan atas perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dampak Covid-19.
Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Huta Godang Muda hanya mendapat Rp150.0000 dari dua program yang sudah jelas berbeda tersebut. Ini yang menimbulkan indikasi adanya pemotongan bantuan oleh kepala Desa.
Warga juga mengakui Kepala Desa mereka sudah melakukan pembodohan terhadap mereka karena setelah poto dokumentasi dengan uang senilai Rp600.000, uang itu ditarik kembali.
Kemudian penyaluran dana BST yang seharusnya disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dilakukan dengan cara mendatangi rumah penerima tanpa ada pemberitahuan sebelumnya oleh Kepala Desa, juga tidak ada daftar yang menerima dana BST di tempat mereka.
Reporter: Hasmar Lubis
Editor: Hanapi Lubis
Discussion about this post