Pemprov Sumut telah merealisasikan Rp23 miliar dari total dana hibah Rp67,5 miliar untuk 250 rumah ibadah. Syarat utamanya bangunan memiliki minimal 10 persen pondasi fisik.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menetapkan syarat ketat berupa ketersediaan fisik pondasi minimal 10 persen bagi penerima hibah renovasi dan pembangunan rumah ibadah tahun anggaran 2026. Ketentuan itu diterapkan untuk memastikan alokasi dana sebesar Rp67,5 miliar tepat sasaran dan meminimalkan risiko proyek fiktif di lapangan.
Langkah verifikasi ketat ini berfokus pada efektivitas penyaluran anggaran agar bantuan tidak diberikan pada lahan kosong tanpa aktivitas pembangunan nyata. Hingga awal September 2026, realisasi pencairan dana hibah tersebut telah menembus angka Rp23,02 miliar atau sekitar 34,11 persen dari total alokasi APBD.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra Setdaprovsu Syahrial Effendi Pane menegaskan, survei teknis menjadi fondasi sebelum anggaran disetujui dalam KUA-PPAS. Bantuan yang dialokasikan berkisar antara Rp20 juta untuk fasilitas penunjang hingga Rp1 miliar untuk konstruksi fisik utama.
“Rumah ibadah yang kita bantu minimal sudah ada bangunan pondasi 10 persen yang membuktikan ada pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut. Kalau masih hanya lahan tanah kosong, kita tidak bisa memberikan bantuannya,” ujar Syahrial Effendi Pane di Medan, Rabu (9/9/2026).
Sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penerima hibah juga terikat aturan regulasi berkala sehingga tidak dapat menerima dana bantuan secara berturut-turut setiap tahun. Seluruh lembaga pengelola rumah ibadah penerima dana wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran paling lambat 31 Desember 2026 demi menjaga transparansi publik.
Reporter: Sir
Discussion about this post