Panyabungan, StArtNews Pelaksana harian (Plh) Bupati Mandailing Natal (Madina) Gozali Pulungan mengatakan praktik pungutan liar (pungli) bukan sesuatu yang tabu lagi dibicarakan. Itu sebabnya, dia meminta para birokrat di lingkungan Pemkab Madina menghindari praktik pungli.
Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat kiranya dapat memahami dan menjauhi pungli, berapapun nilainya,” kata Gozali Pulungan saat membuka kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar di Gedung Serbaguna, Parbangunan, Panyabungan, Selasa (6/7/2021).
Kegiatan itu digelar berkat kerja sama Tim Unit Pemberantasan Pungutan liar (UPP) Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Madina.
Pungli merupakan pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan oleh dan untuk kepentingan oknum petugas yang menyalahgunakan wewenang yang tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan si pembayar pungutan.
Gozali Pulungan menyebutkan pungli bukan hal yang tabu lagi dibicarakan. Untuk itu, dia berharap kegiatan sosialisasi tersebut menjadi motivasi bagi aparat birokrasi di lingkungan Pemkab Madina agar terhindar dari masalah-masalah hukum.
Kegiatan ini hanya tahap sosialisasi. Madina tidak termasuk jadi sasaran. Namun, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat kiranya dapat memahami dan menjauhi pungli, berapapun nilainya,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Satgas Saber Pungli bertugas memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil satuan kerja, sarana prasarana di instansi pemerintah daerah dengan menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.
Sosialisasi tersebut dihadiri Ketua Masyarakat Anti Pungutan liar Indonesia (Mapi), Ketua DPRD Madina, Wakapolres Madina, Kajari Madina, ketua dan anggota Kelompok Kerja Unit Pemberantasan Pungli Kabupaten Madina, Dansubdenpom Panyabungan, dan para pimpinan OPD Pemkab Madina.
Sosialisasi di lingkungan Pemkab Madina ini berdasarkan surat Ketua Pelaksana UPP Sumut bernomor B/95/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021 dan surat Ketua Pelaksana UPP Kabupaten Madina nomor 038/UPP-MDL/XI/2021, tanggal 30 Juni 2021, tentang pelaksanaan sosialisasi.
Ketua MAPI Dedymengatakan wacana ini fungsinya lebih banyak membantu masyarakat. Dia meminta masyarakat tidak perlu takut melapor jika menemukan praktik pungutan liar.
Sementara Ketua Pokja Pencegahan AKBP Parluatan Siregar mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan mengoptimalkan dan mengurangi kebocoran keuangan negara, khususnya juga di Kabupaten Madina.
Reporter: Hasmar Lubis
Discussion about this post