Gubernur Sumut Bobby Nasution mengalokasikan Rp450 miliar untuk infrastruktur desa tahun 2027 melalui bantuan keuangan langsung ke APBDesa guna pangkas kesenjangan wilayah.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memangkas kesejangan pembangunan antar-daerah dengan merombak skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan mengalokasikan dana sekitar Rp450 miliar langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada tahun 2027.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan kebijakan itu saat menyerap aspirasi ratusan mahasiswa dalam kegiatan Panggung Demokrasi bentukan Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
Skema baru tersebut menyasar 6.110 desa di seluruh Sumut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membiayai proyek prioritas seperti jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani secara presisi tanpa harus melalui pintu pengusulan pemerintah kabupaten/kota.
Bobby menegaskan alokasi anggaran langsung ke tingkat desa menjadi jawaban konkret atas ketimpangan wilayah, mengingat posisi Sumut sebagai provinsi berpenduduk terbesar keempat secara nasional masih memiliki kontras tajam antara kemajuan Kota Medan dan keberadaan daerah tertinggal di Kepulauan Nias.
“Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 miliar. Jadi, nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing. Agar pembangunan bisa lebih merata, bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan juga bisa berdampak kepada ekonomi desa tentunya,” ujar Bobby.
Bobby memaparkan aspirasi mahasiswa mencakup berbagai sektor penting, mulai dari keterbukaan informasi, kesehatan, pendidikan, hingga keterbatasan jangkuan pembangunan pemerintah selama dua tahun masa kepemimpinannya di tingkat pemerintahan paling bawah.
Selain pemerataan infrastruktur, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut juga mempercepat penanganan peredaran narkoba melalui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, yang memuat aturan pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape.
Pemerintah menyiapkan jaring pengaman ekonomi berupa fasilitas pembiayaan khusus berbunga ringan dari Bank Sumut bagi para pelaku usaha penjualan vape yang terdampak kebijakan pelarangan tersebut agar dapat beralih ke unit bisnis UMKM lainnya.
“Bagi yang terdampak, kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan,” lanjut Bobby.
Dukungan terhadap regulasi anti-narkoba ini mengalir dari Polda Sumut yang siap mengawal kebijakan pemerintah sekaligus menjamin keamanan ruang demokrasi bagi mahasiswa.
Kapolda Sumut Irjen Pol. Sonny Irawan menegaskan komitmen institusinya dalam memberantas kejahatan narkotika hingga menindak tegas oknum aparat yang terbukti melanggar hukum.
“Kepada mahasiswa, saya juga sampaikan bahwa pengamanan unjuk rasa kami yakinkan akan mengawalnya. Jika itu berlangsung dengan baik dan sesuai aturan, maka siapapun petugas yang mencoba mengganggu, maka kami akan berikan tindakan tegas,” kata Sonny Irawan.
Sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ini mendapat sambutan positif dari kalangan mahasiswa yang memandang dialog terbuka tersebut sebagai bentuk responsivitas kepemimpinan daerah.
Perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia wilayah Sumut, Arya Attallah, menyampaikan apresiasinya atas kesediaan jajaran Pemprov Sumut dan Kapolda Sumut mendengarkan langsung tuntutan mereka.
Reporter: Sir
Discussion about this post