Pemprov Sumut telah menyalurkan anggaran PUBG sebesar Rp49,5 miliar untuk membebaskan biaya SPP 104.426 siswa di 293 sekolah negeri.
Medan, StartNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) merealisasikan pemerataan pendidikan melalui penyaluran anggaran sebesar Rp49,5 miliar untuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) bagi 104.426 siswa di 293 SMA, SMK, dan SLB Negeri yang tersebar di 10 kabupaten dan kota sepanjang tahun 2026.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan dana penunjang operasional ini ditargetkan untuk membebaskan beban SPP para peserta didik di wilayah prioritas. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang disahkan pada Juni 2026.
Penyaluran dana tahap awal difokuskan pada lima daerah di Kepulauan Nias dan lima kabupaten/kota yang masuk dalam zona terdampak bencana. Upaya pendampingan juga disiapkan secara paralel mulai dari penginputan, pencairan dana, hingga pengawasan rencana kegiatan sekolah agar penggunaan anggaran tetap transparan.
“Progres pelaksanaan program PHTC bapak Gubernur Sumut yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa,” ujar Terang dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (16/9/2026).
Dinas Pendidikan Sumut memproyeksikan perluasan jangkauan program ini secara bertahap hingga mencapai cakupan penuh pada 2029. Skema perluasan wilayah akan berlanjut ke area Pantai Barat pada 2027, wilayah Pantai Timur pada 2028, dan daerah Dataran Tinggi pada tahun 2029.
Dukungan finansial ini dinilai berdampak langsung terhadap pengurangan angka putus sekolah dan keringanan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Program tersebut akan didampingi pembenahan fisik sekolah secara menyeluruh demi menunjang kualitas pembelajaran.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Sumut M. Basir S. Hasibuan menjelaskan respon masyarakat terhadap pembebasan biaya sekolah ini sangat positif, khususnya bagi warga di wilayah Kepulauan Nias. Pemprov juga mengimbangi bantuan SPP ini dengan pembenahan sarana dan prasarana yang rusak di berbagai daerah.
“Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan, mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi,” kata Basir.
Reporter: Sir
Discussion about this post