Jakarta, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ikut mendukung program Perumahan Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemkab Madina bersama pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara, termasuk Pemprov, bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) Dukungan Perumahan Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Menteri PKP Maruar Siarait, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan bupati/wali kota se-Sumut.
Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Rully Andriady, mengatakan akan mendukung sepenuhnya program tersebut, karena merupakan upaya memberikan pelayanaan kepada MBR.
“Ini adalah langkah bagus dari pemerintah pusat dalam memberikan perhatian kepada MBR, sehingga bisa memiliki rumah yang layak dengan harga terjangkau,” katanya.
Rully menjabarkan, Sumut mendapat jatah 15 ribu unit rumah yang pembagiannya per kabupaten/kota akan ditentukan dalam rapat selanjutnya. “Yang pasti, ini harus disambut positif,” katanya.
Rully mengungkapkan pembiayaan program ini dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FPLP). Program ini menawarkan kemudahan pembiayaan seperti suku bunga rendah, uang muka ringan, dan jangka waktu pembiayaan yang panjang.
Kadis Perkim menambahkan, Pemkab Madina juga akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas program yang masuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ini. “Tentu akan ada rapat lanjutan juga di tingkat kabupaten, termasuk nanti pembicaraan teknis seperti lokasi dan sebagainya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun dengan fokus untuk masyarakat berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan atau yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Melalui program ini, Prabowo ingin warga, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, bisa memiliki tempat tinggal sendiri.
Reporter: Rls
