Panyabungan, StartNews – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menahan seluruh anggaran infrastruktur untuk proyek pembangunan pemerintah. Hal itu dilakukan guna mewujudkan program unggulan pemerintah saat ini di tengah keterbatasan APBN.
Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono usai mengikuti rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy, Senin (18/11/2024).
Dampak kebijakan ini, pemerintah terpaksa menghentikan sementara berbagai proyek pembangunan fisik. Penahanan ini sampai anggaran kembali tersedia untuk mendanai pembangunan. Menteri di Kabinet Merah Putih akan menggelar rapat terkait hal tersebut.
Salah satu yang terdampak adalah pembangunan ruas jalan berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Terkait ini, Menteri Dody memastikan tahun 2025 program tersebut akan dilanjutkan.
“Terkait IJD, nanti akan kami teruskan karena pentingnya jalan daerah ini bagi konektivitas masyarakat. Nanti pada tahun 2025 dan seterusnya, kami akan kembali fokus ke IJD sebagai salah satu infrastruktur yang efektif untuk mempercepat konektivitas antar daerah,” kata Dody.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandalailing Natal (Madina) Ir. Elpi Yanti Harahap mengatakan daerah ini termasuk salah satu yang terdampak akibat kebijakan tersebut. “Kabupaten lain yang ada alokasi IJD tahun 2024 juga terdampak,” katanya, Selasa (19/11/2024),.
Untuk Madina, kata Elpi, ada dua ruas jalan yang terpaksa ditunda, yakni ruas Bukitmas-Kubangan Tompek dan ruas Aek Godang-Tambangan. “Ada, Inpres jalan 2024 yang terdiri dari dua ruas jalan terdampak ditunda sementara. Insya Allah, nanti dilanjutkan lagi jika sudah ada perintah terbaru Presiden,” tutur Elpi.
Reporter: Sir
