Jakarta, StartNews – Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Polda Metro Jaya (PMJ) menggelar apel persiapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Halaman Gedung 2 MK, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Apel itu dihadiri Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, dan lainnya.
Usai acara, Sekjen MK Heru Setiawan menegaskan pentingnya jaminan keamanan dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan putusan perkara sengketa Pilkada serentak pada 2025.
“Tugas kita adalah memastikan kepastian pengamanan agar proses penyelesaian sengketa Pilkada berjalan lancar hingga selesai pada 11 Maret 2025,” ujar Heru.
Dia berharap proses persidangan di MK berjalan dengan aman, tertib, dan profesional, sesuai prinsip demokrasi dan keadilan.
Sementara Kepala Biro Umum MK Budi Wijayanto menyebut kedatangan Pangdam dan Kapolda Metro Jaya (Polda Metro) bertujuan memastikan kesiapan antisipasi keamanan serta merancang pengamanan sidang sengketa Pilkada yang akan dimulai pada 8 Januari 2025.
Budi mengungkapkan, kepolisian telah menyiapkan program pengamanan dengan menunjuk personel penanggung jawab (PIC) di setiap daerah yang disengketakan.
“Mereka sendiri memiliki program pengamanan itu yang memiliki PIC dari tiap daerah sengketa Pilkada. Jadi, polisi menerjunkan sekitar 90 orang pengamanan untuk melakukan koordinasi dan briefing untuk dapat menangani daerah sengketa. Misalkan di tanggal 8 Januari ada sidang Aceh, nanti masing-masing ada PIC-nya setiap daerah sengketa. Misal, di Sumatera Utara ada 3 orang, di Papua misal ada 3 orang. Jumlah total dari Aceh sampai Papua itu ada 90 orang, mereka memiliki PIC masing-masing ditugaskan untuk pemantauan dan monitoring sidang yang manakala daerah itu disengketakan,” papar Budi.
Selain itu, Budi menambahkan bahwa setiap PIC telah berkoordinasi dengan wilayah masing-masing terkait jadwal dan tahapan sidang. “Fungsi utama mereka adalah memastikan pengamanan selama persidangan berjalan, mulai dari briefing hingga monitoring seluruh proses persidangan di MK,” ujarnya.
Kemudian, Budi menyebutkan bahwa saat ini terdapat 23 personel pengamanan di MK, terdiri atas 10 orang yang bertugas di kediaman hakim konstitusi, 4 orang di perumahan pegawai MK di Bekasi, dan 9 orang di Gedung MK. Untuk menghadapi persidangan Pilkada 2025, MK akan menambah 52 personel pengamanan pada Januari 2025, sehingga total akan ada 75 personel.
“Selain menambah personel, kami juga memperkuat pengamanan dengan peralatan lebih lengkap dan meningkatkan kontrol akses masuk ke MK untuk mengantisipasi risiko keamanan,” tandas Budi.
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto menekankan pentingnya pelaksanaan tugas yang profesional dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan Kapolres Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro meminta seluruh personel menjaga komunikasi yang baik di lapangan dan memastikan netralitas selama bertugas. Setiap perkembangan situasi di wilayah masing-masing harus segera dilaporkan kepada Kapamwil terkait untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Reporter: Rls
