Masalah Persaingan Usaha di Sumut Didominasi Tender

Medan, StartNews Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I menyatakan permasalahan persaingan usaha di Sumatera Utara (Sumut) pada2023 didominasi oleh persoalan tender.

“Pada tahun 2023, ada 24 laporan persaingan usaha dari Sumut yang didominasi tender. Dari jumlah itu, ada dua yang terkait kemitraan,” kata Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas di Medan, Rabu (27/12/2023) dikutip dari antaranews.com, Kamis (28/12/2023).

Ridho menegaskan semua laporan yang masuk diproses oleh KPPU Kanwil I sesuai prosedur yang berlaku.

Laporan akan diklarifikasi dan diidentifikasi apakah memang masuk kompetensi KPPU atau tidak. Lalu, dinilai dugaan pelanggarannya. Kalau memenuhi, kasus itu masuk ke penyelidikan, pemberkasan hingga persidangan untuk mengambil putusan,” katanya.

Ridho menyebut jumlah laporan persaingan usaha di Sumut menjadi yang tertinggi dari semua provinsi wilayah kerja KPPU Kanwil I yang meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau sepanjang tahun 2023.

Pada tahun itu, KPPU Kanwil I menerima total 37 laporan persaingan usaha. Banyaknya jumlah laporan dari Sumut tidak lepas dari tingkat persaingan usaha di provinsi tersebut yang lebih tinggi dibandingkan empat provinsi lain yang jadi wilayah kerja KPPU Kanwil I.

Selain itu, kata Ridho, faktor sosialisasi persaingan usaha yang masif di Sumut juga menjadi penyebab banyaknya laporan yang masuk ke KPPU Kanwil I.

“Pada tahun 2023, kami melakukan 23 sosialisasi yang sebagian besar dilakukan di wilayah Sumut,” tutur Ridho.

Dia menambahkan, kantor KPPU Kanwil I yang berada di Medan juga membuat masyarakat Sumut lebih mudah menyampaikan laporan.

Dia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Utara cermat menilai setiap peserta tender dan pengajuan yang masuk agar tidak terlibat masalah hukum di kemudian hari.

Menurut Ridho, beberapa gejala terjadikecurangan tender. Misalnya, adapraktik pinjam-meminjam bendera perusahaan. Sosok yang mengajukan tender biasanya “itu-itu” saja, tetapi dengan perusahaan yang berbeda.

Selain itu, terdapat pula indikasi pengajuan tender tersebut dikendalikan oleh satu orang. “Misalnya, orang tersebut memiliki jabatan rangkap di dua perusahaandalam satu paket tender. Di luar itu, ada juga indikasi kecurangan lain yang idealnya tidak bisa dibiarkan,” ujar Ridho.

Reporter: Sir/Ant