Medan, StartNews Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan dampak korupsi sangat besar. Semua orang bisa menjadi korban dan terdampak korupsi walaupun pelakunya satu atau dua orang saja.
Wawan mencontohkan kasus minyak goreng. Pelakunya hanya segelintir orang, tetapi dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia.
“Jadi, kita ini semua korban orang koruptor. Yang korupsi satu dua orang, tapi dampaknya pada kita semua,” kata Wawan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Partisipasi Pemuda dan LSM Membangun Sumut Bebas Korupsi yang digelar KPK di Hotel Radison, Medan, Selasa (23/8/2022).
Wawan menegaskan KPK tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan upaya pencegahan. Satu di antaranya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat. “Kami sudah melakukan beberapa kali Bimtek di beberapa lokasi, ini dalam rangka pembinaan kepada masyarakat,” kata Wawan.
Sementara Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kuswidjanto Sudjadi menyatakan Bimtek bertujuan menyamakan persepsi mengenai seluk-beluk korupsi. Dia berharap setelah mengikuti Bimtek tersebut, para peserta dapat membuat laporan atau pengaduan korupsi yang baik.
“Kami harapkan bukan hanya sekadar melaporkan, tapi isinya fitnah. Kami akan ajarkan bagaimana mengadu tipikor yang benar,” kata Kumbul.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengapresiasi Bimtek kepada para pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang digelar KPK. Menurut dia, pengawasan untuk mencegah korupsi sangat membutuhkan peran seluruh pihak, termasuk pemuda.
“Saya senang ini, memang semua punya peran mengawasi jalannya pembangunan ini, termasuk pemuda untuk mencegah terjadi korupsi,” kata Edy Rahmayadi.
Menurut Edy Rahmayadi, mengawasi jalannya pembangunan juga merupakan bentuk rasa cinta kepada Sumut. Karena itu, semua pihak perlu bersama-sama ikut serta mengawasi jalannya pembangunan di daerah ini. “Itulah rasa cinta ke Sumut, ayo bersama-sama kita ini lakukan yang terbaik, ” kata Edy.
Edy juga memaparkan, bagaimana alur tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. “Di sinilah peran anak-anak saya mengawasinya,” ujar Edy.
Pada kesempatan itu, Edy juga meminta KPK terus mengawasi jalannya roda pemerintahan di Pemprov Sumut. “Tolong pantau terus kami agar bisa terus berbuat untuk Sumut Bermartabat, ” katanya.
Bimtek tersebut diikuti 50 pemuda dan LSM dari 33 kabupaten/kota. Dilaksanakan selama dua hari, 23 -24 Agustus 2022. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto dan lainnya.
Reporter: Rls/Sir
Discussion about this post