Medan, StartNews – Berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (Kanwil BPN Sumut), konflik agraria di provinsi ini tertinggi secara nasional, mencapai 34 ribu hektare lahan dengan 33 kasus. Dari 33 kasus, 20 konflik terjadi di wilayah perkebunan milik PTPN. Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut konflik ini berdampak serius terhadap masyarakat lokal.
Bobby Nasution menyampaikan hal itu kepada Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI saat kunjungan kerja (Kunker) spesifik ke Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (3/7/2025).
Pada kesempatan itu, Bobby menyampaikan keluhan masyarakat terkait permasalahan konflik agraria dan dampaknya di kabupaten/kota di Sumut, yang belum terselesaikan. Konflik ini berdampak serius terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat lokal.
“Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan, bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” kata Bobby Nasution.
Faktor utama penyebab konflik ini adalah klaim tumpang tindih antara masyarakat, perusahaan, dan hak adat. Selain itu, ketidakjelasan status pasca-berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU).
Bobby berharap kunjungan Komisi II DPR RI bisa membantu penyelesaian konflik agraria di Sumut, dengan melibatkan berbagai pihak untuk penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung percepatan penyelesaian.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan apa yang disampaikan Pemprov Sumut dan masukan dari sejumlah bupati/walikota yang hadir, akan diteruskan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, agar persoalan ini bisa mendapatkan solusi.
“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut,” harapnya.
Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumut Muhammad Sri Pranoto menyampaikan, untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumut diperlukan transparansi penuh dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kabupaten/Kota.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Bupati Madina H. Saipullah Nasution, Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus, Bupati Humbanghasundutan Oloan P. Nababan, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta Kepala BPN Kabupaten/Kota se-Sumut.
Reporter: Sir
