Panyabungan, StartNews Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) Erwin Efendi Lubis menemui puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Madina yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di kantor DPRD Madina, Kecamatan Panyabungan, Jumat (9/9/2022).
Di hadapan mahasiswa, Erwin Efendi Lubis menyatakan jauh-jauh hari sebelumnya DPRD Madina sudah menyampaikan permintaan supaya pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Meski demikian, Erwin berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa tersebut ke DPR RI.
“Tntutan mahasiswa itu tuntutan kita juga. Jadi, wajar mahasiswa menuntut supaya pemerintah pusat mengevaluasi kembali kenaikan harga BBM ini, kata Ketua Partai Gerindra Madina itu.
Menurut tokoh politik Madina ini, masyarakat bawah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga BBM. DPRD harus menerima aspirasi itu dan ikut membuat pernyataan sikap supaya pemerintah pusat mengevaluasi kembali kenaikan harga BBM,” katanya.
Menurut mahasiswa yang unjuk rasa, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tidak tepat mengingat kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini masih lemah pasca pandemi Covid 19.
Sebelum ke DPRD Madina, mahasiswa longmarch dari kantor Sekretariat HMI Cabang Madina. Selama di perjalanan, mereka menyuarakan penolakan kenaikan BBM subsidi.
Ketua HMI Madina Muhammad Riswan dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut dia, kebijakan itu tidak tepat dan memberatkan rakyat Indonesia, terutama golongan menengah ke bawah.
“Kita dilanda Covid-19 dalam dua tahun terakhir, ekonomi hancur. Saat ini kita mau bangkit. UMKM kita juga baru mulai berbenah, tetapi pemerintah menaikkan harga BBM, katanya.
Dia mengatakan kenaikan harga BBM subsidi memukul perekonomian rakyat dan berdampak luas, karena akan membuat harga-harga, terutama sembako, juga akan naik.
Di gedung DPRD Madina, para pengunjuk rasa diterima di ruang paripurna. Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis bersama sejumlah anggota DPRD lainnya menyampaikan enam poin tuntutan. Di antaranya, menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, meminta pemerintah pusat mencabut kebijakan menaikkan tarif dasar listrik, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia migas.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah menunda proyek strategis nasional dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM, dan menuntut transparansi data anggaran subsidi. Mereka juga menuntut peran pemerintah daerah menanggulangi dampak kenaikan harga BBM dalam upaya ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Aksi mahasiswa berakhir damai setelah Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menanda tangani kesepahaman bersama tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Aksi unjuk rasa tersebut dikawal ketat sekitar 150 personil Polres Madina yang dipimpin langsung Kapolres Madina AKBP Reza Chairul AS.
Reporter: Agus Hasibuan
Discussion about this post