Panyabungan, StartNews Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) mengancam akan mencabut izin pemakaian jalan kabupaten, izin lingkungan, dan izin lainnya sesuai kewenangan Pemkab Madina jika PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) tetap ngotot membuka kembali sumur T-11.
Sikap itu disampaikan oleh Sekda Madina Alamulhaq Daulay dalam rapat membahas operasional PT SMGP yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Madina, Sumatera Utara, Kamis (15/12/2022) sore.
Rapat tersebut dipimpin Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dan dihadiri Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, Kapolres Madina AKBP Reza Chairul AS, sejumlah pimpinan OPD Pemkab Madina, dan PT SMGP yang diwakili Arteri.
Pembukaan (sumur T-11) belum dapat dilakukan dan operasional lainnya sebelum ada izin tertulis dari Dirjen EBTKE, kata Alamulhaq saat membacakan sikap Pemkab Madina.
Pemkab Madina menilai tindakan PT SMGP menjadwalkan pembukaan sumur T-11 hanya dengan memberitahu Camat Puncak Sorik Marapi dan kepala desa setempat menunjukkan sikap arogansi atau tidak profesional dan tidak menghormati hubungan baik yang selama ini terjalin dengan Pemkab Madina dan Forkopimda.
Itu sebabnya, kata Alamulhaq, jika PT SMGP tetap ngotot melaksanakan operasional tanpa dukungan Pemkab Madina dan Forkopimda serta izin dari Dirjen EBTKE sesuai usulan Camat Puncak Sorik Marapi dalam Surat Nomor: 338/582/PSM/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang pengusulan mencabut izin pemakaian jalan kabupaten, izin lingkungan, dan izin lainnya sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rapat tersebut, Alamulhaq juga menyampaikan hasil investigasi tim Direktorat Panas Bumi Dirjen EBTKE terkait kejadian tanggal 27 September 2022 pada saat uji alir sumur T-11.
Berdasarkan hasil laporan Tim Investigasi Direktorat Panas Bumi Dirjen EBTKE pada kejadian uji alir sumur T-11 pada 27 September 2022 disimpulkan, pertama, kadar thiosulfate urine yang melebihi nilai rujukan kemungkinan besar tidak berhubungan dengan kejadian pelepasan akut gas H2S pada saat pekerjaan uji alir dilakukan.
Kedua, kadar thiosulfate urine yang melebihi nilai rujukan dapat disebabkan oleh berbagai faktor untuk membuktikan apakah hal ini disebabkan oleh adanya lepasan akut gas H2S perlu dilakukan strategi pengambilan sampel urine ulang.
Alamulhaq mengatakan pengambilan kesimpulan di atas terdapat keraguan dari data hasil uji thiosulfate urine yang melebihi nilai rujukan (< 7,8), terdapat 22 orang dengan rincian 4 orang anggota Polres Madina dan 18 orang warga desa dari 105 orang yang dievakuasi di dua rumah sakit di Panyabungan.
Kemudian, sampai saat ini belum ada laporan hasil pelaksanaan enam poin tindakan perbaikan yang direkomendasikan tim investigasi, khususnya poin 1, yakni melakukan analisis baseline/background terkait kandungan thiosulfate urine melalui pengukuran thiosulfate kandungan urine ulang sebagai bentuk analisis lanjutan terhadap 84 warga yang mengeluh gangguan kesehatan dari pelaksanaan kegiatan pada 27 September 2022 sebagaimana telah dilakukan analisis thiosulfate urine sebelumnya.
Selain itu, membuat pemetaan demografi warga yang berpotensi terpapar gas H2S, baik berasal dari operasional PLTP maupun dari manifestasi untuk kemudian dilakukan pengambilan sampel urine guna dilakukan analisis thiosulfate.
Hingga berita ini ditayang, rapat tersebut masih berlangsung dan belum diperoleh kesimpulan.
Reporter: IRP/Sir
Discussion about this post