Jakarta, StartNews Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengaji penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Menurut dia, hukuman mati merupakan bentuk keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).
Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud, tentunya penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia, kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan resmi, Kamis (28/10/2021).
Selain itu, sejumlah barang maupun aset yang disita dapat digunakan kembali oleh pemerintah maupun masyarakat. Apalagi, masyarakat yang merupakan korban dari kejahatan korupsi.
Selain itu, Bapak Jaksa Agung juga menyampaikan kemungkinan konstruksi lain yang akan dilakukan, yaitu bagaimana mengupayakan agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung dan adanya kepastian, baik terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat, yang terdampak korban dari kejahatan korupsi, ucap Leonard.
Jaksa Agung melihat perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung seperti Jiwasraya dan Asabri, sangat memprihatinkan. Lantaran, tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat maupun para prajurit.
Perkara Jiwasraya menyangkut hak-hak orang banyak dan hak-hak pegawai dalam jaminan sosial. Demikian pula perkara korupsi di ASABRI terkait dengan hak-hak seluruh prajurit dimana ada harapan besar untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua, tandasnya.
Sumber: RRI
Discussion about this post