Panyabungan, StartNews Hari Jumat (18/2/2022) ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam dua komunitas menyambangi komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina). Mereka menyuarakan aspirasinya terkait dugaan tindakan korupsi dan pungutan liar di beberapa instansi di lingkungan Pemkab Madina.
Setidaknya ada tiga instansi yang menjadi sasaran demo mahasiswa itu, yakni Inspektorat Madina, Dinas Ketahanan Pangan Madina, dan Dinas Pariwisata Madina.
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal (IM3), misalnya, menyambangi Kantor Bupati Madina untuk menyampaikan keluhan para kepala sekolah tingkat SD dan SMP yang menjadi korban pungutan liar (pungli) oknum pegawai Inspektorat Madina.
Saat menyampaikan tuntutan, aktivis IM3 ini meminta Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution mencopot Kepala Inspektorat Madina dari jabatannya. Alasannya, sejumlah oknum pegawai Inspketorat itu telah melenceng dari tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).
Sesuai pengakuan sejumlah kepala sekolah, mereka kerap dijadikan ladang kutipan oleh oknum-oknum pemeriksa di Inspektorat, kata Mahfus Rosadi Lubis, ketua IM3, saat berorasi di depan massanya.
Meski demikian, Rosadi mengaku belum mendapatkan bukti nyata terkait dugaan pungli tersebut. Dugaan itu hanya diperkuat adanya keluhan para kepala sekolah di kabupaten ini, katanya.
Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution menemui mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Sukhri berjanji akan menindak-lanjuti pengaduan itu.
Pemerintah selalu terbuka. Sampaikan apa yang Anda temukan di lapangan. Kalau memang itu fakta dan punya bukti, maka akan ditindak-lanjuti, kata Sukhairi.
Mendapat jawabn dari bupati, massa IM3 pun membubarkan diri secara tertib.
Demo Dinas Ketapang
Kantor Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Madina juga tak luput dari sasaran demonstrasi. Belasan pengunjuk rasa yang menyatroni kantor OPD ini menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (AMPUN).
Dalam pernyataan sikapnya, massa AMPUN menduga banyak tindakan korupi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Dinas Ketapang. Itu sebabnya, mereka menuntut Bupati dan Wakil Bupati Madina mencopot Kepala Dinas Ketapang yang mereka duga terlibat dalam praktek korupsi.
Pengunjuk rasa juga membeberkan beberapa temuannya. Di antaranya, dana pemeliharaan/rehabilitasi sasaran prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp 65.140.000 dari dana APBD 2021. Selain itu, dana pemantauan stok, pasokan dan harga pangan sebesar Rp 151.349.910 dari APBD 2021. ada juga dana pemberdayaan masyarakat dalam penganeka-ragamanan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal senilai Rp 403.684.453.
Selain itu, dana penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan senilai Rp 67.394.910. Juga dana pengembangan kelembagaan usia pangan masyarakat dan toko tani Indonesia senilai Rp 232.008.990 serta beberapa dana belanja lainnya.
Anugerah Imam Samudra, mewakili rekan-rakannya, meminta bertemu dengan Kepala Dinas Ketapang untuk mengklarifikasi temuan angka-angka tersebut. Sayangnya, kepala dinas yang dimaksud sedang tidak berada di tempat.
Reporter: Dbs/Sir
Discussion about this post