Jakarta, StartNews Anggota Komisi IX DPR Itet Tridjajati Sumarijanto meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan pegawai honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan non-Nakes, karena selama ini mereka telah mengabdi dan berjuang tanpa pamrih.
Dalam penyelenggaraan negara, terdapat aspek kesehatan yang menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah yang mesti dihadirkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun ironisnya, sejauh ini kesejahteraan bagi honorer Nakes dan non-Nakes masih memprihatinkan.
Honorer Nakes dan non-Nakes dengan pengabdian yang sudah lama, itu juga harus dihargai. Jangan habis manis sepah dibuang, kan begitu. Saya berpikir mereka harus dihargai seperti (profesi) hakim, kan mereka adalah wakil Tuhan, justru tenaga kesehatan itu adalah wakil Tuhan, ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX dengan Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan non-Nakes di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai honorer Nakes dan non-Nakes ini perlu dihargai lantaran mereka adalah orang-orang yang telah berjuang tanpa pamrih dan tulus dalam melayani pasien-pasiennya.
Harus kita perjuangkan baik dari DPR, (pemerintah) daerah, kita bersinergi. Mereka harus diperjuangkan supaya di dalam penyelenggaraan negara kan ada yang pertama adalah tentang kesehatan, kedua pendidikan, ketiga kesejahteraan. Nah, Nakes ini di bidang kesehatan, kesejahteraan juga harus diperhatikan. Supaya mereka juga melayani pasien dengan gembira, tuturnya.
Dia menilai kesejahteraan Nakes dan non-Nakes tidak sesuai dengan harapan dan statusnya yang masih tidak jelas. Masa ada Nakes yang honornya cuma dari 60 ribu, 90 ribu, 100 ribu. Ini kan tidak manusiawi. Padahal, mereka melayani manusia. Inilah harapan saya, mari sama-sama berjuang untuk mengangkat mereka supaya mereka bisa juga sejahtera, harapnya.
Untuk menyelesaikan permasalahan status honorer Nakes dan non-Nakes agar dapat diangkat menjadi PPPK, menurut dia, perlu dibenahi dari hulu hingga hilir. Perlu ada pembenahan database agar bisa membuat manajemen yang baik untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan honorer Nakes dan non-Nakes.
Yangleading sectoruntuk mengangkat mereka adalah dari (pemerintah) daerah, kepala-kepala daerah, sehingga mereka harus juga mengangkat mereka melaluidatabase. Supaya ketahuan mana yang non-ASN, mana yang betul-betul ASN. Kemudian yang berjuang dengan pengabdian lama, itu juga harus dihargai, kata legislator dapil Lampung II itu.
Reporter: Rls
Discussion about this post