Padang, StartNews Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menilai saat ini kondisi fasilitas kesehatan di RSUP Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat, khususnya Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (IPJT), masih kurang berimbang dengan jumlah antrian pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini.
RSUP Dr. M. Djamil merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat pelayanan jantung di regional Sumatera dan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Sumatera bagian tengah.
“Fasilitas yang ada di dalam Rumah Sakit M. Djamil di Kota Padang ini begitu luar biasa, tetapi masih tidak seimbang dengan antrian pasien yang begitu besar untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit ini, jelas Ade Rezki Pratama di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (4/10/2023).
Berdasarkan paparan Direktur Utama RSUP M. Djamil, kata dia, disampaikan bahwa rumah sakit ini tidak hanya menjadi rumah sakit rujukan di Sumatera Barat, tetapi juga di Sumatera bagian tengah yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Utara bagian selatan, dan sekitarnya.
Dia mengatakan Komisi IX DPR RI melihat ada beberapa penyakit yang jumlah kasusnya cukup tinggi, di antaranya penyakit jantung. Oleh karena itu, RSUP M. Djamil sudah memiliki infrastruktur gedung yang mumpuni, tetapi belum mempunyai alat-alat kesehatan dasar untuk memberikan pelayanan dasar jantung terpadu.
“Komisi IX datang untuk memberikan dukungan, termasuk di antaranya hadir pejabat eselon I Kementerian Kesehatan RI. Komisi IX tentu memiliki politik anggaran untuk dapat memberikansupportkepada rumah sakit yang memang benar-benar dibutuhkan bagi publik yang ada di sekitar,” ujarnya.
Ade berharap pada tahun mendatang, fasilitas kesehatan untuk pelayanan jantung terpadu di RSUP M. Djamil sudah dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara terkait pertemuan Komisi IX DPR dengan Gubernur Sumatera Barat, Ade menyampaikan, salah satu pokok pembahasannya mengenai stunting di Provinsi Sumatera Barat. Menurut data yang ada di sistem aplikasi online Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), disebutkan telah terjadi penurunan angka stunting di Sumatera Barat yang cukup signifikan, yakni sudah mencapai single digit, 99,9 persen.
“Namun, hasil ini tidak selaras dengan hasil yang diterbitkan oleh BKKBN dan Kementerian Kesehatan melalui status survei gizi. Kami mengira kedua hasil tersebut bisa menjadi dasar perhitungan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi untuk tidak berpuas diri. Pemerintah Provinsi dapat saling bersinergi dan bersatu-padu dalam menurunkan angka stunting ini,” tukasnya.
Reporter: Rls
Discussion about this post